Purnatugas, Ganjar Pranowo Ingin Berlibur dan Jadi Relawan Bencana

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakhiri jabatan atau purnatugas pada Kamis (23/8/2018).

Meski telah ditetapkan sebagai gubernur terpilih pada Pilkada 27 Juni 2018, Ganjar belum dilantik untuk periode keduanya.

Di sela menunggu pelantikan, Ganjar kembali menegaskan keinginan untuk berlibur terlebih dahulu. Ia ingin rehat sejenak dari pekerjaan.

"Ingin piknik," tegas Ganjar, seusai pelantikan Penjabat Gubernur Jateng Syarifuddin, di Semarang, Kamis (23/8/2018).

Baca juga: Buntut Karnaval Anak Bawa Senjata Mainan, Kepala TK Kartika Dicopot

Di sela berlibur, pria 49 tahun ini mengaku ingin menjadi relawan bencana. Ia ingin melihat dan membantu rehabilitasi pasca bencana di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

"Saya pengen ke Lombok. Saya pengen lihat kawan-kawan di sana, jadi relawan di Lombok," tambahnya.

Salah satu keinginan Ganjar membantu di Lombok karena ada salah satu kepala desa yang daerahnya terkena bencana, namun diklaim belum ditangani secara baik.

Oleh karenanya, ia ingin datang ikut menjelaskan situasi.

"Menurut saya, seperti viral kepala desa di Medsos itu agar cepet-cepet seperti itu didatangi. Sebenarnya, Badan Penanggulangan Bencana bisa kok. Maka, nanti saya bantu dari sini, tak suruh cari, itu namanya siapa," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan alasan mengapa pihaknya meminta kepala daerah se-Indonesia untuk patungan membantu rehabilitasi pasca bencana di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Upaya itu dinilai bentuk gotong royong sebagai warga negara. 

"Gotong royong ini kan hal wajar, solidaritas para gubernur membantu NTB," kata Tjahjo.

Baca juga: Ganjar Pranowo Kepincut Program Mantan TKI Jadi Pengusaha

Dijelaskan Tjahjo, gotong royong untuk membantu rehabilitasi pascabencana salah satunya didasarkan atas surat dari Gubernur NTB M Zainal Majdi. Gubenur NTB meminta bantuan dari para gubernur se-Indonesia.

Meski ada surat minta bantuan, Kemendagri memastikan bahwa Pemerintah pusat telah menjamin anggaran untuk proses rehabilitasi.

Tidak saja dari pemerintah, TNI-Polri, pihak swasta, hingga kalangan usaha akan membantu penuh.

"Beberapa Pemda sudah konfirmasi ke Kemendagri, mereka minta agar siapin payung hukum. Meski sukarela, tapi jangan sampai kena masalah hukum," ucap politisi PDI-P ini.