Seorang Anggota DPRD DIY Ditolak Masuk ke Jepang untuk Kunjungan Kerja

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Insiden kurang mengenakan diterima oleh seorang anggota DPRD DIY, Slamet yang tak diizinkan keluar dari Bandara Narita Jepang untuk mengikuti kunjungan kerja.

Anggota DPRD DIY dari Fraksi Golkar terpaksa tidak dapat mengikuti kegiatan di Negeri Sakura yang dilaksanakan pada 2 April hingga 8 April 2018 karena langsung dipulangkan ke Tanah Air.

Anggota DPRD DIY, Slamet menceritakan, awalnya ia berangkat ke Jepang untuk kunjungan kerja mendampingi Pemerintah Provinsi DIY yang sedang melakukan kegiatan di Negeri Sakura.

"Saya berangkat ke Jepang untuk kunjungan kerja bersama empat rekan dari DPRD DIY. Kegiatan di Jepang seharusnya dari tanggal 2 April sampai 8 April," ujar anggota DPRD DIY, Slamet saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/4/2018).

Baca juga : Rawan Pelanggaran Pekerja Asing, Kantor Imigrasi Belakang Padang Awasi 138 Pulau di Kepri 

Slamet menuturkan, usai mendarat di Bandar Udara Narita, Jepang, dirinya melewati pintu berbeda dengan rombongan. Sebab ia menggunakan kursi roda.

"Saat turun dari pesawat masih bareng dengan rombongan, tapi karena menggunakan kursi roda, saya masuk ke pintu sebelah, mereka di sebelah," ungkapnya.

Di Imigrasi Bandara Narita, dirinya menjalani pemeriksaan seperti yang lainnya. Slamet menunjukkan kepada petugas imigrasi paspor biru atau paspor dinas. Namun petugas meminta Slamet menunjukan visa kunjungan.

"Ditanya mana visanya, saya bingung, kaget karena enggak ada, kan bawa paspor dinas. Saya memilih mundur dulu, memberi kesempatan yang lainnya," ungkapnya.

Setelah lengang, dirinya lantas kembali untuk menjelaskan bawah kedatanganya ke Jepang merupakan kunjungan dinas bersama anggota DPRD DIY dan Pemerintah Provinsi DIY.

Baca juga : Dianggap Ingin Jadi TKI Ilegal, 81 Pemohon Paspor Ditolak Kantor Imigrasi

Bahkan, ada salah satu pramugari yang turut menjelaskan bahwa dirinya bersama rombongan sudah ditunggu di luar bandara. Namun meski telah dijelaskan, dirinya tetap tidak diizinkan keluar bandara.

"Petugas tidak mengizinkan dan diantar ke pintu keberangkatan dan ternyata tiket saya untuk kembali ke Indonesia sudah langsung dicetak. Saya juga tidak diberi kesempatan berkoordinasi dengan teman-teman lainya," katanya.

Di ruang tunggu keberangkatan, Slamet mencoba menghubungi rekannya. Ternyata rekannya menceritakan bahwa ia sudah berusaha menjelaskannya tetapi tetap tidak bisa mendapatkan izin.

"Empat rekan bisa diizinkan, padahal dokumen yang dibawa sama, kan yang mengurus semua kantor. Itu yang membuat saya bingung dan bertanya-tanya, kenapa tidak diizinkan," tuturnya.

Menurutnya, jika tidak diizinkannya keluar dari bandara karena alasan dokumen yang tidak lengkap, dirinya bisa menerima. Namun jika karena kurang cermatnya petugas Imigrasi harusnya ada permintaan maaf.

"Ya, kalau masalah dokumen kurang lengkap, saya bisa menerima. Tetapi kalau karena petugas yang kurang cermat membaca paspor dinas saya, harusnya ada permintaan maaf," urainya.

Baca juga : Imigrasi Batam Deportasi Turis Asing Bermasalah, Salah Satunya karena Mabuk

Setelah mengalami peristiwa tidak mengenakan ini, Slamet melapor ke pimpinan DPRD DIY dan pimpinan Fraksi Golkar. Selanjutnya ia menyerahkan semuanya ke pimpinan.

"Sudah melapor ke pimpinan dan semua saya serahkan ke lembaga. Saya ini kan hanya orang yang ditugaskan saja," pungkasnya.