Bawa Senjata Tajam, Warga Protes soal Tanah ke Kantor Bupati Bima

BIMA, KOMPAS.com - Puluhan warga Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), kedapatan membawa senjata tajam saat mendatangi kantor bupati setempat.

Mereka menyimpan senjata tajam itu di atas pikap yang dipakai saat datang ke kantor Pemkab Bima untuk mempersoalkan tanah, Jumat (15/12/2017).

“Mereka datang menggunakan mobil yang dilengkapi dengan sejumlah senjata tajam. Saat ini barang bukti telah disita oleh petugas Brimob,” ujar Kadrin, Kabid Operasi dan Trantibum, Satuan Pol PP Kabupaten Bima, di lokasi kejadian.

Temuan senjata tajam ini, kata Kadrin, berawal dari kecurigaan petugas gabungan yang sejak awal disiagakan untuk melakukan pengamanan.

Karena curiga, petugas langsung menggeledeh satu kendaraan yang digunakan warga untuk datang mengklarifikasi tanah melalui Bagian Umum Pemkab Bima.

Awalnya mobil tersebut diparkir di jalan raya depan kantor Pemkab. Namun, saat ingin diperiksa, sang sopir yang belum diketahui identitasnya langsung kabur membawa mobil setelah melihat petugas.

“Sempat terjadi aksi kejar-kejaran karena dia lari, tetapi berhasil ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian,” tutur Kadrin.

Baca juga: Bawa Senjata Tajam saat Hendak Liburan, 27 Pelajar Cianjur Diamankan

Setelah diperiksa, petugas menyita sejumlah senjata tajam jenis parang dan panah. Untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi, barang bukti dan mobil yang sedianya dipakai untuk datang ke kantor bupati langsung digiring ke Mako Brimob.

“Tidak hanya sajam dan mobil, sopir juga telah diamankan petugas keamanan,” ucap Kadrin.

Sementara itu, salah seorang yang mengaku koordinator warga mengakui kepemilikan senjata tajam tersebut. Mereka beralasan membawa senjata tajam hanya untuk menjaga diri.

“Parang ada dalam mobil, kami simpan jauh di sana. Kami bawa buat jaga-jaga di jalan, kami masuk ke dalam kantor dengan tangan kosong,” kata Muchtar.

Ia juga mengaku telah terjadi aksi pemukulan terhadap sopir mereka saat petugas melakukan penangkapan, meski kedatangan warga dikawal langsung oleh Kapolsek setempat.

Sementara saat kejadian, Muchtar bersama warga lain sedang melakukan klarifikasi dengan pejabat terkait di dalam kantor Pemkab Bima.

“Sopir dipukul, kami tidak terima sikap seperti itu. Kami datang baik-baik, dikawal oleh Kapolsek Sape,” tuturnya.

Menurut Muchtar, kedatangan mereka ke kantor pemerintahan itu ingin menyoalkan tanah mereka yang saat ini telah berdiri sejumlah bangunan, seperti, pasar, sekolah, dan pertokoan.

Mereka mengklaim yang luasnya ratusan hektar itu merupakan warisan dari orangtua, tetapi saat ini telah dikuasai oleh Pemkab Bima sejak puluhan tahun silam.

“Hak kami telah dilelang oleh pemerintah. Mereka lelang tanah kita secara tersembunyi. Padahal, itu tanah warisan orangtua kami,”ujar Muchtar.