PDI-P: Dedi Mulyadi Diundang, Ridwan Kamil Tak Diundang

BANDUNG, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan akan menggelar proses seleksi visi misi bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung pada Pilkada Jawa Barat 2018. 

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Barat Abdy Yuhana mengatakan,  beberapa kepala daerah diundang dalam acara tersebut.

Mereka di antaranya Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Bupati Majalengka Sutrisno dan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar. Sedangkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil tidak masuk dalam daftar undangan.

"Dedi Mulyadi diundang, Emil (Ridwan Kamil) enggak diundang," ujar Abdy saat ditemui di Kantor DPD PDI Perjuangan, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Senin (16/10/2017). 

(Baca juga: Susi Pudjiastuti hingga Deddy Mizwar Diundang PDI-P untuk Sampaikan Visi Misi Pilkada Jabar)

Abdy menjelaskan alasan mengapa DPP PDI Perjuangan tidak memberikan undangan kepada Ridwan Kamil. Menurut dia, pria yang akrab disapa Emil itu sedari awal tidak mau mengikuti proses penjaringan. 

"Dari awal dia tidak mau ikut proses penjaringan di PDI-P dan beberapa kali DPP sudah mengutus orang tapi dia tidak merespon," ujarnya. 

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti juga menjadi salah satu undangan. Pasalnya, Susi masuk dalam radar PDI Perjuangan untuk diusung sebagai bakal calon Gubernur dalam Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang. 

"Dari eksternal ada beberapa nama. Ada mantan Kapolda Jawa Barat Anton Charliyan, Susi Pudjiastuti, dan Netty Heryawan. Kita juga undang Deddy Mizwar tapi sayang beliau mau umrah," ucapnya.

(Baca juga: Deddy Mizwar Kunjungi PDI-P, Dedi Sebut Sekat Politik Religius dan Nasionalis Selesai)

Abdy menjelaskan, proses seleksi bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung PDI Perjuangan dalam Pilkada Jabar 2018 menjadi penilaian DPP kepada para tokoh. 

"Ini skenario yang dibangun adalah skenario yang mengedepankan visi gagasan dan program. Karena dalam pertarungan atau kontestasi politik itu harus dibiasakan sesuatu harus diletakkan di atas meja sehingga orang tahu," tuturnya.

"PDI-P ingin masyarakat Jawa Barat tahu inilah nama-nama yang beredar di ruang publik yang masuk dalam proses pemetaan politik oleh PDI-P," tandasnya.