Bupati Dedi Setuju Sanksi bagi Daerah yang Kurang Menyerap Anggaran

PURWAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menyatakan setuju dan mengapresiasi pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang akan memberi sanksi terhadap daerah yang kurang menyerap anggaran.

Dedi mengatakan, selama ini penyerapan anggaran di daerahnya sangat tinggi, mencapai 90 persen setiap tahun.

"Saya apresiasi apa yang disampaikan Pak Presiden. Soalnya Purwakarta bukan kelebihan, tapi kekurangan anggaran," jelas Dedi kepada wartawan di kantornya, Senin (14/8/2017).

Baca juga: Dipertanyakan, Sumber Dana Bantuan yang Kerap Diberikan Bupati Dedi

Menurut Dedi, selama ini anggaran pemerintah daerah digunakan untuk pembangunan.

"Jadi kalau di Purwakarta bukan menumpuk uang tapi penyerapan tinggi," tambah Dedi.

Dia menilai, pengendapan anggaran di daerah telah mengingkari makna penggunaan anggaran untuk masyarakat yang diambil dari biaya retribusi atau pajak yang ditarik dari masyarakat.

Menurut Dedi, penyerapan anggaran tinggi di daerahnya digunakan untuk pembangunan dan membuat program yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya serta program untuk kepentingan masyarakat baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

"Makanya banyak di Purwakarta program masyarakat yang gratis," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyiapkan sanksi tegas bagi kepala daerah yang tidak mampu mengelola anggaran sehingga penyerapannya masih rendah. Penegasan itu disampaikan presiden seusai menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMPN 7 Jember, Jawa Timur, Minggu (13/8/2017).

Menurut Jokowi, setelah dilakukan pengecekan di seluruh rekening, baik di rekening bank pembangunan daerah maupun bank lainnya, dana pemerintah daerah yang belum digunakan mencapai Rp 220 triliun.

"Ini padahal, uang ini ditunggu rakyat, ditunggu realisasinya, kalau uang itu bisa beredar di pasar akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Bakal Siapkan Sanksi bagi Kepala Daerah yang Serapan Anggarannya Rendah

Soal bentuk sanksi terhadap kepala daerah yang penyerapan anggarannya rendah, Jokowi mengatakan masih disiapkan.