Marak Dokumen Palsu, Polisi Ingatkan Perusahaan Penerima Lamaran Kerja - Kompas.com

Marak Dokumen Palsu, Polisi Ingatkan Perusahaan Penerima Lamaran Kerja

Kontributor Bandung, Dendi Ramdhani
Kompas.com - 09/08/2017, 19:53 WIB
Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Yusri Yunus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (15/3/2017).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Yusri Yunus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

BANDUNG, KOMPAS.com - Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Yusri Yunus mengimbau agar perusahaan perbankan dan swasta melakukan kroscek terhadap dokumen nasabah atau pelamar kerja.

Hal itu disampaikan Yusri menyusul terbongkarnya sindikat pembuatan dokumen palsu di Tambora, Jakarta Barat, Selasa (8/8/2017) kemarin.

"Kami mengharapkan, setiap ada persyaratan-persyaratan yang menggunakan dokumen pribadi untuk dikroscek ulang. Yang kami khawatirkan kalau mereka mendaftar di perusahaan-perusahaan swasta ini yang memang harus diantisipasi oleh perusahaan swasta untuk bisa mengecek keaslian dan keabsahan dokumen setiap orang yang ingin melamar," ujar Yusri di Mapolrestabes Bandung, Rabu (9/8/2017).

Yusri menjelaskan, pihak perusahaan harus teliti melihat setiap dokumen pribadi karena akurasi keaslian dokumen palsu tersebut sulit terdeteksi.

"Akurasinya sangat sangat tipis kalau kita melihat aslinya ini betul-betul rapi," kata Yusri.

(Baca juga: Dokumen Palsu yang Diproduksi di Tambora Sulit Terdeteksi di Labfor)

Tak hanya dokumen ijazah, para pelaku juga ahli dalam membuat sertifikasi guru dan dokumen lain seperti KTP elektronik, surat kelakuan baik dari kepolisian.

"Rupanya ini sindikat besar. Mereka bisa membuat sertifikat tanah, ada juga KTP elektronik bahkan ada surat kelakuan baik dari kepolisian dia palsukan," tuturnya.

Yusri menjelaskan, kasus tersebut terungkap setelah Polda Jawa mendapat laporan dari salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tentang adanya dugaan kebocoran dana sekitar Rp 36 miliar.

Setelah ditelusuri, polisi menemukan adanya dokumen palsu berupa sertifikasi guru. Setelah dilakukan pengembangan, polisi akhirnya menemukan rumah pembuat dokumen palsu di kawasan Tambora, Jakarta Barat.

"Saat ini, sudah 13 orang yang kita amankan dalam kasus 372 dan 378 penggelapan dan pemalsuan dokumen. Modusnya dengan memalsukan sertifikasi guru di Jawa barat kemudian menggadaikan ke BPR sebesar Rp. 80 juta per satu sertifikasi," ungkapnya.

PenulisKontributor Bandung, Dendi Ramdhani
EditorCaroline Damanik
Komentar