Ganjar, "Rezeki Kultural", dan Pengalamannya Jadi Tukang Ojek

BAWEN, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertekad menyediakan moda transportasi yang ideal bagi masyarakat. Moda transportasi itu diharapkan memenuhi rasa aman, nyaman, murah, dan cepat, serta mendekatkan rute dengan penumpang.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, selama pemerintah belum bisa mewujudkan transportasi hingga mendekatkan rute dengan permukiman, maka pihaknya tidak bisa melarang praktik jasa transportasi "kultural" yang tumbuh pesat di tengah masyarakat.

Salah satu contoh kasus yang dilaporkan masyarakat ke pihaknya adalah maraknya angkutan pelat hitam yang beroperasi di sejumlah stasiun kereta api pada arus mudik dan arus balik Lebaran kemarin.

"Kereta api beres, katakan sampai Stasiun Tawang, tetapi belum beres dari Stasiun Tawang sampai rumah. Maka banyak yang protes, 'Pak Gub banyak kendaraan pribadi yang dipakai untuk angkutan umum'," kata Ganjar di Bawen, Kabupaten Semarang, Jumat (7/7/2017).

"Bahasa saya, biarkanlah, itu menjadi rezeki kultural. Kenapa rezeki kultural? lha wong cuma setahun sekali kok, ngono kok nesu. biasa saja," ujar dia.

Bahkan, Ganjar mengaku pernah menikmati apa yang disebutnya sebagai "rezeki kultural" tersebut semasa remaja di kota kelahirannya, Kutoarjo.

Saat itu dirinya menjadi tukang ojek dadakan yang mengangkut penumpang yang turun dari stasiun kereta api menjeleng Idul Fitri.

"Rumah saya di Kutoarjo itu kan depannya stasiun. Saya pinjam motor saudara untuk ngojek, lumayan itu biasanya Rp 500 saya kepruk Rp 2.000. Itu namanya rezeki kultural," ujar Ganjar.

Hal yang sama menurut Ganjar juga berlaku saat fenomena Brexit (kemacetan di pintu tol Brebes Timur) terjadi pada Lebaran tahun lalu. Ketika terjadi kemacetan yang cukup parah, maka harga eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi tidak terkendali.

Pada titik tersebut, Ganjar secara pribadi menilai fenomena tersebut menjadi rezeki kultural masyarakat karena diakui pemerintah saat itu tidak siap.

"Karena macet di tengah jalan dia tidak bergerak, bensinnya habis. Maka bensin sampai Rp 50 ribu, buat saya itu hukum pasar. Ya Anda mau beli apa tidak. Lah itu kemahalan, pemerintah enggak siap. Lha memamg tidak siap, macet tidak dikira kok," ucap Ganjar.

"Terus (ada) sok hebat, 'kita siap, kita siap', enggak siap. Karena enggak siap situasinya maka terjadi seperti itu. Dibeli saja, setahun sekali. Kalau tidak dibeli, ya tidak jalan," ujar politisi PDI-P ini.

Akan tetapi, menurut Ganjar, praktik tersebut tidak boleh dibiarkan berlanjut. Pemerintah secara bertahap akan memperbaiki sistem transportasi yang lebih layak dan memadai bagi masyarakat.

Salah satunya, dengan meluncurkan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng aglomerasi. BRT Trans Jateng dirancang untuk beberapa koridor menghubungkan ibukota Provinsi Jawa Tengah, Semarang dengan daerah lainnya seperti Kabupaten Semarang, Demak, Kendal dan Grobogan.

Pada tahap awal ini baru diluncurkan BRT Trans Jateng Koridor I Semarang Tawang-Bawen, yang mulai beroperasi Jumat (7/7/2017). BRT ini beroperasi setiap hari mulai dari pukul 05.00 WIB sampai 21.00 WIB.

Jarak tempuh BRT mencapai 36.5 kilometer dan waktu tempuh sekitar 90 menit dari Stasiun Tawang Semarang hingga Terminal Bawen, Kabupaten Semarang.

(Baca juga: Ganjar Manfaatkan BRT Trans Jateng untuk Promosikan Pariwisata Jateng)

Pemerintah memberikan subsidi operasional sehingga tarif bus ini cukup murah, yakni Rp 3.500 untuk penumpang umum dan Rp 1.000 untuk buruh dan pelajar.

"Cuma memang ketika negara ini mampu itu akan kami tata. Yang menuntaskan sampai rumah (feeder), nanti kami akan atur, yang ada inilah kami uji cobakan mudah-mudahan nanti evaluasi kami akan bisa memperbaiki sistemnya," tutur Ganjar.