Pekerjaan Belum Dibayar, Kontraktor Demo Pemkot Bontang

BONTANG, KOMPAS.com - Puluhan orang yang tergabung dalam Forum Pengusaha Lokal Bontang (FPLB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Bontang.

Mereka menuntut Pemerintah Kota Bontang untuk tidak menunda pembayaran proyek yang telah selesai dikerjakan.

Juru bicara pengunjuk rasa, Adipt Maraja menjelaskan, aksi ini bertujuan agar tak ada lagi upaya penundaan pembayaran yang sebelumnya sudah disepakati. Para kontraktor ini sebelumnya telah dijanjikan pembayaran lebih awal mendahului pembahasan APBD Perubahan 2017.

“Tujuan aksi ini meminta kepastian Pemkot Bontang untuk tetap fokus melakukan pergeseran anggaran mendahului APBD Perubahan tahun anggaran 2017. Kami dari FKPLB mendukung pemerintah dalam melakukan percepatan pembayaran,” kata Adipt, Senin (6/2/2016).

Dia menambahkan, unjuk rasa ini dilaksanakan karena ada upaya politis dari DPRD Kota Bontang yang ingin agar tidak ada pergeseran anggaran itu. Sebab pada aksi unjuk rasa sebelumnya, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni telah sepakat adanya pembayaran pada pertengahan Bulan Februari 2017.

“Setelah Pemkot Bontang menyurati legislatif soal pergeseran anggaran ini, DPRD Kota Bontang malah mengirim surat balasan agar proses pergeseran anggaran itu dihentikan. Ini yang membuat kami resah,” tambah Adipt yang juga memiliki sejumlah proyek yang belum terbayarkan.

Situasi ini, kata Adipt, terkesan sudah masuk ranah politis. Hak para kontraktor akhirnya yang jadi korban. Padahal nyaris seluruh kontraktor berutang ke bank dan belum membayar pekerja karena tak adanya pembayaran itu.

“Ini kesannya jadi politis, tarik ulur kepentingan. Wali kota Bontang bilang pergeseran anggaran itu cukup pemberitahuan ke dewan. Tapi DPRD Bontang ngotot kalau pergeseran itu harus lewat persetujuan mereka,” terang Adipt.

Para kontraktor ini menyesalkan sikap DPRD Bontang yang tak berpihak kepada kontraktor yang telah mengerjakan proyek sepanjang tahun 2016.

“Bunga bank terus berjalan, mitra dengan penjual material atau tukang belum selesai juga pembayarannya. Padahal para kontraktor ini semuanya berasal dari Kota Bontang,” pungkasnya.

Utang Pemkot Bontang kepada kontraktor untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp 119 miliar. Proses gagal bayar ini disebabkan defisit anggaran yang terjadi dalam dua tahun terakhir.