LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com - Pemerintah Aceh Utara akan membentuk tim penaksir harga tanaman di lokasi pembangunan Waduk Krueng Kereuto, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara.
Waduk itu disebut masyarakat lokal sebagai waduk Joko Widodo karena diresmikan oleh Presiden ke-7 RI tersebut.
Kepala Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Aceh Utara, A Murthala, kepada Kompas.com, Senin (6/2/2017) menyebutkan, tim Pemerintah Aceh telah merekomendasikan agar Pemerintah Aceh Utara membentuk tim baru penaksir harga tanaman.
“Dengan begitu, keputusan sebelumnya yang telah ditetapkan soal harga tanaman di lahan garapan masyarakat itu batal. Bisa jadi, nanti setelah tim baru turun ke lokasi, nilai tanamannya berubah,” sebut A Murthala.
Dia menjelaskan, tim baru itu terdiri dari Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Badan Pertahanan serta perwakilan sekretariat Pemerintah Aceh Utara.
“Saya perkirakan tim baru itu akan terbentuk setelah pemilihan kepala daerah. Saya masih menunggu arahan pimpinan soal tim baru ini,” kata A Murthala.
Baca juga: Pemilik Lahan Waduk "Jokowi" Minta Ganti Rugi Segera Dituntaskan
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 59 penggarap lahan di Waduk Krueng Keureuto meminta Pemerintah Aceh dan Pemerintah Aceh Utara segera membayar biaya tanaman di lahan tersebut.
Luas tanah yang digarap yaitu 80 hektar. Dampak penundaan pembayaran itu adalah tertundanya proyek nasional pembangunan waduk yang menjadi perioritas Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.