Ganjar: Kita Tobat Sekarang atau Habis!

MAGELANG, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumpulkan seluruh kepala daerah tingkat II Jawa Tengah di Hotel Atria Kota Magelang, Senin (9/1/2017).

Ia memperingatkan kepala daerah untuk tidak main-main dengan anggaran negara dan melakukan praktik jual beli jabatan.

Kasus Bupati Klaten dan Kebumen yang belum lama ini terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus jual beli jabatan telah membuatnya malu.

"Mumpung masih Januari, teman-teman (kepala daerah) belum sibuk menggunakan anggaran. Kejadian OTT di dua tempat, menurut saya malu lah. Maka kami konsolidasikan teman-teman, bagaimana sikapnya," ujar Ganjar usai pertemuan tersebut, Selasa sore.

Menurut dia, ada dua hal penting yang harus diperbaiki dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal pertama terkait sistem manajemen internal yang mengharuskan seorang pemimpin memiliki sikap berani dan memberikan contoh kepada masyarakat.

“Titik-titik yang rawan korupsi mereka sudah tahu. Nah ini judul saya, kita tobat sekarang, atau habis sekarang. Dari masukan-masukan yang ada, ternyata pilihannya tobat," tegas Ganjar.

Namun keputusan 'tobat' itu tidak cukup sampai pada setiap kepala daerah melainkan juga harus diikuti oleh DPRD maupun penegak hukum agar proses berjalan dengan adil.

"Segera memperbaiki diri masing-masing dengan pengalaman Klaten dan Kebumen," ucap Ganjar.

Tidak hanya itu, keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk membangun pemerintahan yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu caranya dengan Whistle Blowing System, yakni sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan maupun pelanggaran hukum.

”Kalau tidak, maka kacau. Saya ingatkan sudah banyak Kabupaten/Kota yang diintip karena semua orang tidak bisa mengunci mulut juga. Semua orang bisa cerewet, semua orang bisa cerita keluar, semua orang bisa ngomong-ngomong dan itu bukan tidak didengar orang lain, maka saya dorong agar mereka bisa memperbaiki ini semua,” katanya.

Lebih lanjut, hal kedua yang dinilai perlu diperbaiki adalah sistem yang mendorong kepala daerah untuk bersikap jujur, akuntable dan transparan.

"LHKPN yok bareng-bareng, tidak gratifikasi yok, pakai e-goverment, e-budgeting dan lain sebagainya," sebutnya.

Ganjar menegaskan, dalam pertemuan yang tertutup untuk media itu pihaknya meminta seluruh kepala daerah untuk meminta komitmen yang sudah dibuat saat mereka awal menjabat. Pertemuan serupa akan segera diselenggarakan dengan menghadirkan KPK.