Soekarwo: Ada 70-80 Persen UMKM Tak Tersentuh Jasa Keuangan

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, pada sistem pemerintahan, saat ini pemerintah daerah yaitu bupati dan DPRD memiliki kewajiban yaitu pemberdayaan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan.

Hal tersebut disampaikan Soekarwo saat memberikan kuliah umum di depan ratusan mahasiswa Banyuwangi di aula SMKN 1 Banyuwangi, Kamis (15/12/2016).

"Dengan sistem demokrasi saat ini pembangunan Indonesia tidak lagi bottom up atau bottom down tetapi menyamping, yaitu pemberdayaan dan partisipasi. Sekarang saatnya yang dari pinggiran ditarik ke tengah untuk berbicara. Bahasa gampangnya calon korban diajak bicara, mereka yang terkena efek dari pembangunan," ujar lelaki yang akrab dipanggil Pak De Karwo tersebut.

Pada kuliah umum yang mengambil tema Arah Pembangunan Jawa Timur Dengan Penguatan Daya Saing Dalam Perekonomian Global, Karwo juga meminta agar mahasiswa ikut berpartisipasi untuk turun ke masyarakat desa.

"Mahasiswa bukan lagi jadi tamu tapi mengajak warga untuk mengambil peran atau diskusi. Di Banyuwangi mungkin istilahnya ngopi bareng," ucapnya.

Karwo juga mengingatkan kembali tentang tugas pemerintah dengan meningkatkan kesejahteraan dengan pelayanan publik. Salah satunya adalah dengan melakukan intervensi salah satunya untuk UMKM.

"Saat ini, dari data yang ada 70-80 persen UMKM hampir tidak tersentuh dengan jasa keuangan dan ini harus diurus oleh pemerintah," ucapnya.

Dia juga berpesan, selain mata pelajaran, guru dan dosen harus juga mengajarkan etika dan moral kepada siswa dan mahasiswa.