Puluhan Ribu Hektar Lahan Kritis di Gorontalo Direhabilitasi

GORONTALO, KOMPAS.com – Lahan kritis seluas 31.901 hektar di Provinsi Gorontalo telah direhabilitasi melalui berbagai program penghijauan.

Rehabilitasi ini merupakan upaya memulihkan dan mempertahankan kualitas lingkungan di kawasan Daerah Aliran Sungai yang dimulai sejak 2003.

Berbagai program dalam bentuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan dan Hutan (Gerhan), agroforestry, Kebun Bibit Rakyat (KBR), pembuatan area model hutan rakyat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.

Selain penanaman pohon, BP DAS juga melakukan kegiatan sipil teknis dengan membuat bangunan-bangunan konservasi tanah dan air sebagai bagian integral program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

“Sejak 2015 telah dibangun berbagai jenis bangunan konservasi tanah dan air sebanyak 160 unit yang terdiri dari dam penahan, gully plug, dan sumur resapan,” kata Saparis, Kepala BP DAS Gorontalo, Senin (5/12/2016).

Saparis menambahkan, mengelola daerah aliran sungai bukan upaya sederhana. Keterkaitan rumit antara atribut-atribut lahan seperti tanah, air, batuan, topografi, fauna, tumbuhan, dan manusia dengan beragam latar belakang, harus dipetakan dan menjadi acuan dalam formulasi tata kelola yang tepat guna.

Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan harmoni interaksi yang berkelanjutan serta tanpa meniadakan satu-pun eksistensi dan peran atribut yang ada.

“Keterlibatan para pihak dalam pengelolaan merupakan keharusan, namun tetap dalam satu koridor pola pikir yang utuh.  Upaya yang dilakukan setiap pihak bersifat tematik sesuai dengan porsi yang diembannya,” ujarnya.

BP DAS Gorontalo yang memiliki nama resmi Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Bone Bolango ini berupaya maksimal menjaga dan memulihkan lahan-lahan mengalami degradasi.  

“Secara normatif, seharusnya ada peningkatan kualitas lingkungan Gorontalo, namun faktanya tidak demikian. Laju degradasi akibat salah tata kelola, meningkatnya tekanan penduduk serta eksplotasi sumberdaya lahan yang berlebihan, yang jauh lebih cepat daripada upaya rehabilitasi, seakan meniadakan arti program yang telah dilakukan,” kata Saparis.

Pelibatan aktif masyarakat harus dikedepankan, sehingga pendekatan civil society harus menjadi pilihan saat sumber daya pembangunan terbatas.