Akses Pendidikan di Daerah Terpencil Jadi Tantangan Berat Pemerintah

MALANG, KOMPAS.com - Akses pendidikan dasar di daerah perbatasan hingga saat ini masih menjadi persoalan yang belum terpecahkan.

Pemerintah masih mencari formula untuk membuat pemerataan pendidikan bagi anak-anak di daerah-daerah terpencil.

Staf Ahli Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Hubungan Pusat dan Daerah James Modouw mengatakan, persoalan akses masih menjadi poin utama tidak meratanya kesempatan untuk mengenyam pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.

Menurut James, anak-anak yang ingin merasakan dunia pendidikan harus menempuh jarak yang jauh untuk sampai ke sekolah. Kondisi jalannya pun berat.

"Akses (masalah) terutama. Persebaran anak-anak sekolah jumlahnya terbatas. Jumlahnya sedikit-sedikit dengan jarak yang jauh-jauh. Itu menjadi tantangan yang berat bagaimana mengelolanya," kata James saat berkunjung ke Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Kamis (3/10/2016).

Tidak hanya itu, jumlah guru yang mengajar di perbatasan dan daerah terpencil juga sedikit.

Kondisi itu semakin mempersulit pendirian sekolah baru di perbatasan dan daerah terpencil.

Sebetulnya, kondisi itu bisa diselesaikan dengan cara membuat asrama untuk para anak didik. Namun, untuk melakukan hal itu dibutuhkan dana yang tidak sedikit.

"Sesungguhnya kalau kita punya duit, kita kumpulkan anak-anak buat asrama, selesai," ujar James.

Saat ini, ada dua program yang sedang dilakukan pemerintah untuk melakukan pemerataan pendidikan di daerah perbatasan.

Salah satunya adalah mengawal pendidikan anak didik yang berprestasi untuk terus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Selain itu juga membangun sekolah terbuka, seperti SMP terbuka, SMA terbuka, dan sekolah paket. Hal itu memungkinkan bagi anak didik untuk belajar di mana saja.

"Cuma beratnya di guru kunjung untuk datang mentoring, mereka dari satu lokasi ke lokasi lain itu biayanya mahal. Kadang tidak ada transportasi. Guru harus jalan kaki ini kan berat sekali," ujarnya.

Dengan kondisi yang seperti itu, ia berharap pemerintah daerah ikut andil dalam memecahkan masalah tersebut. Apalagi, kewenangan pengelolaan sekolah dasar ada di pemerintah daerah masing-masing.

"Pemerintah daerah harus melakukan upaya intervensi ke daerah-daerah terpencil. Karena mereka warga negara Indonesia, orang-orang yang punya hak yang sama," kata dia.

Ia juga menyampaikan bahwa pendidikan dasar sangat berperan dalam membangun kualitas manusia. Menurut dia, jika dasarnya sudah bagus, selanjutnya juga akan bagus.