BNP2TKI Gandeng KPK Cegah Pungli terhadap TKI di Entikong

ENTIKONG, KOMPAS.com - Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas aksi pungutan liar terjadap tenaga kerja Indonesia.

Kali ini, sasarannya adalah kawasan perbatasan di Entikong, Kalimantan Barat.

"Sebagaimana kita ketahui, salah satu pintu masuk TKI non prosedural selain Nunukan dan Batam adalah Entikong, Kalbar, dan tentunya lewat kota ini, Pontianak," tegas Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid melalui siaran pers, Selasa (27/9/2016).

Nusron mengatakan, pungutan liar bisa terbukti dengan adanya TKI ilegal atau non prosedural yang lolos ke negara tujuan. Kejahatan ini diduga dilakukan oleh oknum di beberapa otoritas terkait TKI.

"Sebab yang ngurusi TKI banyak instansi, tentunya juga beragam oknum dari multi instansi yang nakal. Enggak mungkin bisa lolos kalau tidak ada yang nakal, " tegasnya.

Menurut Nusron, persoalan pungutan liar terhadap TKI ilegal harus segera diatasi. Negara diharapkan punya komitmen yang kuat untuk mengatasi persoalan ini. Sebab, masalah ini sudah menyangkut nasib nyawa orang dan martabat bangsa.

"Kita tidak ingin mereka berangkat ilegal, kemudian di negara penempatan nasibnya tidak jelas, terus dideportasi. Jangan sampai dikesankan kita tidak bisa ngurus warga kita. Karena itu kita harus cari akar persoalannya," tukasnya.

Salah satu cara meminimalisir TKI ilegal adalah menekan biaya tinggi dan menghilangkan pungutan yang tidak perlu. Di sinilah, kata dia, BNP2TKI meminta bantuan KPK.

"Sebab instansinya yang ngurus soal keperluan TKI ke luar negeri itu banyak dan egosektoral masih kuat semua," jelasnya.

Jika biaya untuk penempatan TKI menjadi rendah, tentunya orang akan memilih jalur yang benar.

Nusron Wahid hadir bersama Gubernur Kalbar Cornelis dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam rangka koordinasi Poros Pelayanan dan Pemberdayaan TKI di Kawasan Perbatasan. Hadir juga Dubes Malaysia Herman Prayitno dan beberapa stakeholder lainnya.