Tokoh Madura Kembali Bahas Rencana Provinsi Madura

SURABAYA, KOMPAS.com - Puluhan tokoh Madura menggelar forum pertemuan di Surabaya, Minggu (28/8/2016). Forum tersebut untuk kesekian kalinya membahas persiapan pembentukan provinsi Madura.

Nasir Zaini, salah satu tokoh masyarakat Madura menilai, Madura menjadi provinsi itu wajib hukumnya, namun dengan tidak meninggalkan kultur nilai budaya asli Madura.

"Kultur budaya Islam harus tetap dijunjung, kalau bisa bahkan disebut sebagai Serambi Madinah," ucapnya.

Dia mengatakan, sumber daya alam Madura sebenarnya tidak kalah dengan provinsi lain, hanya pengelolaan saja yang perlu ditingkatkan.

"Kita semuanya punya, gas, minyak, garam, hanya keadilan saja yang belum didapatkan Madura," sebutnya. 

Pada pertemuan itu dihadiri  perwakilan dari empat kabupaten yakni Sampang, Pamekasan, Sumenep, dan Bangkalan. Selain itu juga hadir perwakilan DPRD masing-masing kabupaten, tokoh masyarakat, pimpinan partai se wilayah Madura, akademisi dari perwakilan kampus negeri maupun swasta di Madura, hingga asosiasi kepada desa se-wilayah Madura. 

Di forum tersebut, masing-masing perwakilan diminta mempresentasikan kesiapan daerahnya dari perspektif masing-masing lembaga.

Wacana pembentukan provinsi Madura muncul sejak setahun lalu. Presiden Jokowi pernah menyampaikan untuk mempersilakan Madura menjadi provinsi, asalkan harus lebih bisa mensejahterakan warganya.

Wacana pembentukan provinsi Madura didasari anggapan bahwa pemerintah pusat dinilai tidak pernah memperhatikan Madura sehingga pembangunan di Madura berjalan lamban meskipun infrastruktur penghubung berupa Tol Suramadu sudah dibangun sejak 2009.