PDI-P: Jika Maju ke Pilkada DKI, Risma Harus Menang

SURABAYA, KOMPAS.com - Jika benar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan diusung dalam Pilgub DKI, maka pilihannya harus menang. Jika kalah, risikonya akan sangat besar, Risma tidak akan menjadi wali kota lagi, dan dipastikan akan banyak mendapatkan cemooh dari warga Surabaya.

"Karena itu, kalau Risma harus pergi ke Jakarta, tidak ada pilihan lain selain harus menang, karena risiko yang ditanggung PDI-P jika kalah akan sangat berat," kata Ketua DPD PDI-P Jawa Timur, Kusnadi, Rabu (10/9/2016).

Publik Surabaya, kata Kusnadi, akan mencemooh PDI-P habis-habisan jika Risma kalah, karena Risma tidak akan bisa kembai lagi menjadi wali kota Surabaya.

"Jangan sampai kalah, karena kalau kalah akan dicemooh habis-habisan oleh publik Surabaya," jelasnya. 

Baca juga: Pro Kontra Warga Surabaya Terkait Risma dan Pilkada DKI

Sementara itu, hingga hari ini, DPD PDI-P Jawa Timur belum mendapatkan tembusan intruksi soal penunjukan Risma sebagai cagub DKI.

"Penetapan cagub DKI itu domainnya Bu Megawati sebagai ketua umum," tambahnya.

Secara terpisah, anggota KPU Jawa Timur Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data, Choirul Anam menjelaskan, jika benar maju di Pilkada DKI, Risma harus mengundurkan diri, atau otomatis mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon gubernur sesuai pasal 7 ayat (2) huruf P, Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Isi aturan itu memang menyatakan berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon," jelasnya.

Wacana Risma menjadi cagub DKI terus menggelinding jelang pendaftaran terakhir calon gubernur DKI. Di Surabaya, wacana tersebut disambut pro dan kontra warga Surabaya.