Wapres: Di Pemerintahan Pasti Ada Orang Batak...

PARAPAT, KOMPAS.com - Keanekaragaman adat dan budaya yang dimiliki Indonesia, baginya Wakil Presiden Yusuf Kalla yang menjadikan negara ini kuat. Bangsa ini besar karena ada ratusan suku, bahasa, adat dan kebiasaan, agama yang tidak dimiliki negara lain. Perbedaan membuat semua orang saling mengisi, memahami dan menghargai.

Suku Batak sebagai suku ketiga terbesar di Indonesia cukup berperan menjaga harmoni dan dinamika perbedaan tersebut. Musyawarah masyarakat adat kali ini menjadi momentum dan implementasi wujud persatuan dan kesatuan bangsa.

"Orang Batak dalam perjalanan sejarah Indonesia selalu ikut berperan, lihat saja di pemerintahan, pasti ada orang Batak. Dengan dibentuknya badan otorita Danau Toba sekarang ini, diketuai Menko Maritim Pak Luhut Panjaitan, tentulah dia lebih menguasai dan paham bagaimana menjelaskan adat itu di sini, adat itulah yang mempersatukan kita ke atas," kata Wapres, Minggu (31/7/20016), saat membuka acara Musyawarah Masyarakat Adat Batak (MMAB) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) 2016 di Parapat, Sumatera Utara.

Menimpali ucapan JK, Gubernur Sumatera Utara Erry Nuraidi mengatakan, Sumut terdiri dari multi etnik.

Ada delapan etnik lokal, enam diantaranya adalah puak-puak suku Batak yaitu, Batak Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Mandailing dan Angkola. Masyarakat majemuk ini adalah potensi memacu pembangunan, semua berkembang dengan baik dan kondusif. Tiga unsur perekat yang melakukannya, pemuka agama, tokoh lintas etnik dan para pemuda.

"Saya berharap musyawarah adat ini, khususnya kepada marga Simbolon, bisa membawa perubahan dan bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Utara. Peran aktif tokoh-tokoh adat, agama dan pemuda berjalan baik dan mempererat persaudaraan kita, membuat Sumatera Utara lebih paten," ucap Erry.

Ketua Umum PSBI Effendi Muara Sakti Simbolon mengatakan, MMAB digagas enam puak suku Batak untuk berdialog langsung dengan pemerintah pusat membahas persoalan masyarakat dan posisi hukum adat berkaitan dengan hukum positif, beserta hak-hak tradisional dan komunalnya yang terjadi di Sumut. Sebanyak 260 perwakilan marga dari seluruh marga suku Batak hadir.

Di akhir musyawarah, tujuh pesan telah disepakati dan akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla dan pejabat negara lainnya. Isi pesan yang disebut '7 Pesan Parapat' adalah pesan moral yang muncul dari hati dan keinginan enam puak Suku Batak.

"Isu pentingnya, masyarakat Sumut dan Danau Toba tidak dijadikan obyek tetapi subyek atau pelaku dan terlibat langsung dalam proses pembangunan. Dengan menata ulang dan memperbaiki wilayah ini, tentunya dapat lebih banyak menarik wisatawan. Kita mengambil dan menyambut potensi dari kawasan Danau Toba menjadikan andalan devisa negara tapi tetap mengutamakan kearifan lokal yang ada di sini," katanya.

Dia mengatakan, kegiatan selama tiga hari tersebut diisi dengan penanaman 7.700 pohon di Desa Hutaginjang, penebaran 45.000 benih ikan Batak dan Pora-pora ke danau Toba, dan ditutup dengan kemanunggalan TNI bersama rakyat dan hiburan berupa atraksi terjun payung Rubber Duck Operation (RDO) di Danau Toba oleh Angkatan Laut, atraksi Air Show Pesawat Jupiter/F-16 dan Aero Sport di Hutaginjang, Kabupaten Tapanuli Utara, oleh TNI Angkatan Udara, dan program TMMD/karya bakti oleh TNI Angkatan Darat.

"Semua ini kita lakukan untuk menaikkan standarisasi pariwisata kita. Selama ini, kita hanya sebatas menikmati keindahan Danau Toba, kita tidak memadukan keindahan Tuhan dengan atraksi-atraksi seperti yang dilakukan para prajurit TNI ini. Perpaduan ini sangat menarik, mudah-mudahan menjadi inspirasi pemerintah menjual kawasan Danau Toba dengan pola-pola baru supaya tidak monoton," ucap Effendi.

Dia menyebutkan, kegiatan yang sama akan dilaksanakan tahun depan dengan gelaran lebih meriah.