Mensos: 143 Daerah Rawan Konflik Sosial

AMBON, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta setiap daerah di Indonesia dapat melakukan pencegahan dini atas berbagai potensi konflik sosial yang dapat saja terjadi di tengah-tengah masyarakat.

"Sudah saatnya kita melakukan diteksi dini untuk mencegah adanya disharmoni dan konflik sosial di masyarakat," kata Khofifah kepada wartawan seusai membuka Konferensi Ikatan Pendidikan Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Indonesia di Tugu Gong Perdamaian Dunia, Kota Ambon, Senin (11/4/2016).

Khofifah menjelaskan, berdasarkan data dari United Nations Development Programme (UNDP), ada 143 daerah di Indonesia yang rawan terhadap konflik sosial. Karena itu, pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan harus dapat melakukan pencegahan sejak dini.

"Unicef, UNDP, dan Unesco, mereka sekarang punya peta masing-masing. Kalau peta UNDP itu, ada 143 daerah di ndonesia yang rawan konflik. Dari 143 daerah yang disebut rawan konflik itu, sekarang ini sudah saatnya melakukan deteksi dini," ujarnya.

Untuk mencegah hal tersebut, kata Khofifah, Kementerian Sosial telah menginisiasi pembentukan forum keserasian di tingkat desa dan kabupaten di sejumlah daerah di Indonesia.

"Kita punya sekitar 2.000 desa di situ ada forum keserasian sosial, jadi sudah ada 2.000 desa tahun ini. Kita sekarang sedang menyiapkan tingkat provinsi dan tingkat nasional saya sudah pernah melantik di Surabaya dan di Makassar untuk Indonesia timur dan Indonesia barat," jelasnya.

Kemensos akan membentuk lagi forum keserasian desa di 500 desa, termasuk di sejumlah daerah yang dalam pemetaan UNDP masuk dalam kategori daerah rawan konflik sosial.

"Jadi forumnya sudah bergerak kalau isunya soal potensi rawan karena persoalan harmoni atarumat beragama maka tokoh-tokoh yang ditunjuk disitu akan melakukan langkah-langkah antisipasi, ini sesuatu yang sudah ada dan sudah diinisiasi oleh Kemensos," ujarnya.