Temukan Dugaan Perdagangan Manusia ke Kongo, Aktivis FPRI Temui DPRD Sulut

MANADO, KOMPAS.com - Forum Perjuangan Rakyat Indonesia (FPRI) mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara. Mereka meminta DPRD menggelar dengar pendapat atas temuan terjadinya perdagangan manusia ke Kongo.

Dugaan perdagangan manusia ke negara itu dalam bentuk pengiriman tenaga kerja dari Sulawesi Utara secara legal. Menurut Koordinator Bidang investigasi dan Pembangunan Kawasan Indonesia Timur FPRI, Fenly Sigar, hal itu telah berlangsung selama 12 tahun.

"Dari informasi yang kami peroleh, pengiriman itu dilakukan oleh seseorang yang bernama IK dari Bitung. IK mengaku sebagai perwakilan PT Cipan dari Kongo," jelas Sigar, Selasa (5/4/2016).

Namun setelah ditelusuri, ternyata perusahaan itu tidak ada di Bitung, dan juga tidak terdaftar di pengiriman tenaga kerja BP3TKI dan dinas terkait.

"Jelas ini merupakan tindakan ilegal. Para pekerja itu dikirim ke Kongo dengan visa turis, namun di sana dipekejakan sebagai buruh kasar dengan kontrak selama satu hingga dua tahun," tambah Sigar.

Menurutnya, pihaknya memiliki sejumlah bukti kuat bahwa para pekerja di Kongo diberikan gaji sebesar 100 dolar Amerika per bulan dan bekerja di sektor informal.

Mereka berharap kasus ini harus segera diusut untuk mencegah terus berlangsungnya perdagangan manusia, tanpa diketahui oleh pemerintah.

Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Fanny Legoh yang menerima laporan tersebut mengaku kaget tentang adanya pengiriman tenaga kerja ke Kongo yang sudah berlangsung sekian lama namun tidak terekspos.

Untuk itu, pihaknya berjanji akan secepat mungkin memanggil hearing instansi-instansi terkait dengan permasalahan tersebut.

"Ini merupakan masalah besar yang herannya tidak terekspos, kami secepatnya akan memanggil hearing pihak-pihak terkait, termasuk Polres Bitung, Polda Sulut, dan juga IK yang mengaku sebagai perwakilan PT. Cipan," tukas Legoh.

Dari data yang dimiliki FPRI, hingga saat ini masih terdapat kurang lebih 500-an tenaga kerja Sulut yang berada di Kongo. Sebenarnya, kasus ini sudah terungkap sejak tahun lalu. Menurut Sigar, mereka sudah pernah melaporkan ke polisi, namun sampai sekarang tidak ada perkembagan dari laporan tersebut.