Warga Bogor Tuntut Ganti Rugi Soal Pembangunan Rusunami

Pasalnya, warga di wilayah tersebut tidak pernah merasa menjual tanah miliknya ke PT Sari Gaperi untuk pembangunan rusunami seluas 5 hektar lebih itu. Menurut warga, PT Sari Gaperi justru telah mengklaim kepemilikan tanah warga di sana.

Tohir, salah satu warga yang merasa dirugikan mengatakan, dirinya tidak merasa menjual tanahnya seluas 7.000 meter ke pihak pengembang.

"Saya tidak pernah menjual tanah tersebut, bahkan tawar-menawar saja belum," ucapnya, Senin (26/10/2015).

Kepala Desa Kedung Waringin Sukarno menjelaskan, dirinya meminta kepada pihak pengembang untuk segera menyelesaikan persoalan jual beli tanah kepada masing-masing warga yang terkena imbas dari proyek pembangunan rusunami tersebut.

"Intinya, kami tidak keberatan dengan adanya pembangunan rusunami di wilayah ini. Tapi, mereka (pengembang) harus menyelesaikan dulu proses pembebasan lahan dengan warga disini," kata Sukarno.

"Yang saya heran, proses transaksi jual beli tanah dengan warga belum selesai, tapi kenapa justru site plan pembangunannya sudah keluar. Ini yang harus dicurigai," kata dia lagi.

Ketua Komisi I DRPD Kabupaten Bogor Kukuh Sri Widodo, berjanji akan menghentikan izin untuk pembangunan rusunami sebelum sengketa tanah antara warga dengan pihak pengembang selesai.

"Kami dari Komisi I mendesak agar izin pembangunan tersebut tidak diproses sebelum permasalahan dengan warga diselesaikan. Sebab, dasar utamannya adalah warga," tegas Kukuh.

"Begitu juga dengan pemerintah desa jangan memberikan izin apapaun kepada PT Sari Gaperi," tambahnya.

Secara terpisah, Pimpinan Proyek PT Sari Gaperi Dorry Herlambang mengaku, akan menyelesaikan masalah itu. Pihaknya, lanjut Dorry, akan membentuk tim untuk penyelesaian antara warga dengan PT Sari Gaperi.

"Secepatnya akan kami selesaikan persoalan ini. Kami ingin membantu program pemerintah untuk membangun pemukiman yang tumbuh ke atas untuk mengatasi keterbatasan lahan," pungkasnya.