Soal Meteran Pasca dan Prabayar, Dialog antara Warga, DPRD, dan PLN Berakhir Ricuh

Puluhan warga yang tak puas dengan penjelasan pihak PLN terkait protes warga soal pemasangan meteran listrik pra-bayar tampak emosi. Mereka berbicara dengan nada tinggi, meminta pihak PLN agar jangan keluar dari ruangan rapat.

“Tutup semua pintu biar mereka jangan keluar supaya hari ini mereka bisa segera merealisasikan keinginan kita untuk tidak menggunakan listrik prabayar,” teriak seorang warga. 

General Manager (GM) PLN NTT Ricard Safkaur bersama sejumlah stafnya berhasil kabur melalui pintu sebelah barat gedung DPRD.

Pertemuan antara warga dan pihak PLN ini merupakan kelanjutan dari protes warga karena mereka diwajibkan untuk menggunakan meteran prabayar. (Baca: Gara-gara Rizal Ramli, Warga Desa Ini Tak Mau Pakai Listrik Prabayar)

Dalam pertemuan itu, warga menuntut untuk tetap menggunakan meteran pascabayar. Sementara itu, PLN mewajibkan warga migrasi menggunakan meteran prabayar. 

Wakil Ketua DPRD NTT Nelson Matara mengatakan, rapat dengar pendapat dengan warga sebelumnya telah menyepakati empat rekomendasi yang harus dilaksanakan PLN dengan pelanggan. 

Pertama, menurut Matara, migrasi dari pasca-bayar ke pra-bayar adalah pilihan bagi masyarakat, bukan menjadi kewajiban. Kedua, pemblokiran yang dilakukan PLN harus dibuka kembali. 

Ketiga, pelanggan yang terkena pemblokiran harus menyelesaikan kewajiban pembayaran di loket pembayaran yang disediakan PLN. Keempat, PLN harus siapkan format persetujuan pelanggan, baik yang menerima maupun menolak proses migrasi tersebut. 

“Rekomendasi ini wajib dilakukan PLN terhitung mulai esok. Sebab, tadi dalam rapat, saya sudah ketuk palu untuk sahkan itu,” kata Nelson.