Pendemo Tuntut "Caretaker" Bupati SBT dari Putra Daerah

Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa tersebut dilakukan terkait dengan pengusulan tiga nama calon penjabat (carataker) pengganti Bupati SBT Abdullah Vanath mengingat kabupaten tersebut akan ikut pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang. 

Aksi saling dorong terjadi setelah dua jam berorasi tidak juga ada pejabat berwenang yang mau menemui pendemo. Marah dengan kondisi itu, mereka langsung berusaha mendobrak pintu pagar sehingga terjadilah aksi saling dorong. 

Dalam aksinya itu, mereka menuntut agar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dapat menunjuk putra daerah sebagai penjabat bupati di SBT dari tiga nama yang diusulkan tersebut. Menurut pendemo, penunjukan putra daerah SBT penting untuk meminimalisasi konflik pilkada.

"Putra daerah lebih paham psikologis masyarakat SBT. Jadi, kita tegaskan agar caretaker harus dari putra SBT karena jika tidak, potensi konflik akan semakin besar," kata Rusdi Rumata, salah seorang koordinator aksi. 

Para mahasiswa ini sengaja datang ke kantor gubernur untuk menyampaikan aspirasi mereka lantaran hingga kini Mendagri belum juga menunjuk penjabat Bupati SBT. Padahal, masa jabatan Bupati Abdullah Vanath sudah berakhir pada 10 September kemarin.

"Kami tahu bahwa Bupati Abdullah Vanath telah melakukan lobi politik dan manuver di Kemendagri agar caretaker yang ditunjuk nanti bukan berasal dari putra daerah. Dia sengaja menghasut para raja dan meminta tanda tangan mereka untuk dibawa ke Jakarta. Dia pengkhianat SBT. Dia telah merusak SBT," kata salah satu pendemo.

Dua jam berorasi, perwakilan para pendemo lalu diterima Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua. Kepada pendemo, Zeth mengaku belum bisa mengambil kebijakan sebab Gubernur Maluku Said Assagaff saat ini masih berada di Jakarta. 

"Nanti saja tunggu beliau datang karena saya tidak bisa mengambil kebijakan soal ini," kata dia. 

Gubernur Maluku Said Assagaff telah mengusulkan tiga nama sebagai caretaker bupati SBT. Mereka adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sadli Lie, Kepala Biro Hukum Setda Maluku Hendrik Far Far, dan Kepala Biro Umum Setda Maluku Sartono Ginting. Namun, hingga masa jabatan Bupati SBT berakhir Kamis kemarin, belum ada penjabat yang mengganti.