Rumah Digusur, Warga Gugat Presiden Jokowi dan TNI

Ketua RT 4 RW 2 Kelurahan Srondol Kulon, Trinoto, mengatakan, pasca-penggusuran 21 rumah yang dilakukan pada 25 Juli lalu, warga yang digusur masih belum mendapatkan tempat tinggal. Mereka lebih memilih tinggal di tempat kos dibanding rumah pengganti.

"Rumah penggantinya itu tidak layak ditempati. Hanya berukuran 3 x 3 meter saja. Itu diisi barang dan perabot sudah penuh. Makanya, kami tidak mau menempatinya," kata Trinoto, Rabu (26/8/2015).

Menurut Trinoto, yang menempati rumah tersebut sejak 1976, penggusuran tersebut melanggar hukum. Pasalnya, lahan yang ditempati warga bukan milik TNI. Dia menerima tanah dan bangunan rumah dari orangtuanya yang sudah menempatinya sejak 1950.

"Bahkan, setelah penggusuran, warga akan diberi Rp 20 juta sebagai ganti rugi. Tapi, kami tolak semua. Itu tanah dan rumah milik kami," ujarnya.

Atas penggusuran yang dilakukan TNI, kata Trinoto, warga mengalami kerugian, baik materiil maupun moril. Atas kerugian tersebut, warga melalui kuasa hukumnya, Theodorus Yosep Parera, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Gugatan sudah dimasukkan pada 19 Agustus lalu dan tercatat dengan nomor 311/Pdt.g/XV/PN.Smg. Dalam gugatan tersebut, warga korban penggusuran menggugat Presiden RI selaku pemegang kekuasaan tertinggi TNI, Panglima TNI, Kepala Satuan Angkatan Darat (KSAD), dan Pangdam IV Diponegoro.