Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jangan Tutupi Kasus Gizi Buruk Saat Wapres ke Kupang"

Kompas.com - 11/07/2015, 21:38 WIB
Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere

Penulis

KUPANG, KOMPAS.com - Tim Pembela Demokrasi Indonesia, meminta Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya, agar tidak menutupi kasus busung lapar dan gizi buruk yang menimpa ribuan anak di NTT, saat Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri perayaan Hari Koperasi ke-69 di Kota Kupang, Minggu (12/7/2015) besok. (Baca: Esok, Wapres Hadiri Perayaan Hari Koperasi Nasional di Kupang)

Hal itu diungkapkan Koordinator TPDI Petrus Selestinus, Sabtu (11/7/2015) malam. Menurut Petrus, masyarakat NTT harus mendesak Pemerintah agar memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di Provinsi NTT. Hingga saat ini, masih banyak daerah yang terisolasi dari segala akses, terutama akses transportasi, kesehatan, pendidikan dan komunikasi.

Persoalan gizi buruk dan busung lapar yang diderita balita NTT dan persoalan tata niaga sapi dalam bentuk kerja sama Pemda NTT dan Pemda DKI, harus menjadi satu bagian diskusi tersendiri dengan Wapres Jusuf Kalla. Sebab, soal gizi buruk dan busung lapar balita NTT menyangkut penyelamatan masa depan, satu generasi manusia di NTT.

“Kondisi NTT yang serba kurang, mengingatkan kita pada pidato mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fawzi, ketika pelantikan Gubernur Frans Lebu Raya, pada masa jabatan ke dua. Gamawan Fawzi dalam pidatonya itu mengatakan bahwa, dahulu Provinsi ini sangat terkenal karena melahirkan banyak tokoh intelektual nasional. Artinya pidato Gamawan Fawzi ini sebuah peringatan yang bermakna, bahwa NTT sekarang tidak lagi melahirkan tokoh-tokoh intelektual nasional,” kata Petrus.

Di sisi yang lain, persoalan tata niaga sapi dalam rangka kerja sama dagang antar Pemda NTT dan Pemda DKI, dan tata niaga ikan dengan Pemda Jawa Tengah, sepertinya hanya enak didengar untuk konsumsi politik. Namun hal itu sulit dipraktikkan.

“Khusus untuk peternak sapi tradisonal, sudah banyak keluhan karena para peternak tradisional tidak bisa lagi menjual secara bebas hasil ternaknya untuk menutupi kebutuhannya sehari-sehari, lantaran karena harus menjual dengan mengikuti tata niaga sapi yang berbelit-belit yang hanya menguntungkan pedagang besar," kata dia.

"Padahal peternak sapi NTT adalah peternak tradisional yang menggantungkan hidup sehari-harinya antara lain dari menjual sapi di pasar,” kata Petrus.

Menurut Petrus, Gubernur tidak boleh membungkus segala kekurangan dan kegagalannya dalam mengelola Pemerintahan Provinsi NTT, dengan membuat kemasan baru menjadi sebuah informasi sukses besar di mata Wapres.

Wapres adalah tipe seorang pemimpin yang cepat mengambil keputusan yang solutif. Dengan demikian, lebih baik Gubenur berkata jujur. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com