BNP2TKI Gugah Kesadaran Tokoh Masyarakat NTT Cegah TKI Ilegal

KEFAMENANU, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menggugah para tokoh masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memerangi dan mencegah maraknya pengiriman TKI ilegal atau non prosedural. Saat ini, tiga Kabupaten di menjadi gudang atau pemasok TKI ilegal.

Hal itu disampaikan Nusron Wahid, ketika memberikan materi dalam kegiatan sosialisasi pencegahan TKI non prosedural ke luar negeri, di Hotel Livero, Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT, Selasa (19/5/2015).

Para tokoh yang hadir dalam acara tersebut antara lain para lurah, camat, dan pastur di Kefamenanu, Timor Tengah Utara. Hadir juga Wakil Bupati Timor Tengah Utara Aloysius Kobes dan perwakilan dari Konjen Johor Bahru Malaysia Argiadipa Subandhi.

"Angka TKI bermasalah dari NTT, terutama yang di Malaysia sangat tinggi. Ini yang menjadi konsen kita. Kalau berangkatnya tanpa prosedur dipastikan akan menjadi masalah. Jam kerja tidak pasti, gaji tidak pasti, bahkan sering diopar-oper ke majikan lain. Pokoknya yang ada penderitaan," kata Nuron.

Nusron mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun, tiga Kabupaten yang menjadi pemasok TKI Ilegal yakni, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kabupaten Belu.

"Sesuai data yang kami miliki, setiap satu tahun, ada sekitar 2.000 orang TKI yang berasal dari tiga kabupaten ini (TTU, TTS dan Belu), tetapi 70 persen diantaranya, tidak melalui jalur resmi atau ilegal,"jelas Nusron.

Menurut Nusron, dampak dari para TKI yang tidak memiliki dokumen menyebabkan mereka menjadi pengangguran di negara orang.

"Untuk setiap tahunnya, pemerintah Malaysia sedikitnya telah mendeportasi TKI ilegal dari sana sebanyak 38 ribu orang," beber Nusron yang juga sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor ini.