Gaji Tak Dibayar, Puluhan Karyawan RS Demo di Kantor Wali Kota

"Nasib kami digantung, tiba-tiba kami dirumahkan. Gaji tak juga dibayar. Nasib kami tidak jelas. Pemerintah harus peduli wong cilik seperti kami ini," kata Fujiati, humas aksi, ditemui di sela-sela aksi, Selasa (31/3/2015) siang.

Menurut Fujiati, pada 6 Januari lalu, Pembina Yayasan Mulyohadi Sungkono menggelar rapat dan menyatakan tidak akan menetapkan PHK (pemutusan hubungan kerja) kepada karyawan. "Pada 22 Januari lalu, pihak Direktur RS Manu Husada kumpulkan buruh dan menyatakan bahwa sudah tidak menerima pasien," kata dia.

Pada 26 Januari 2015, pihak Yayasan RS Manu Husada berjanji akan membayar gaji buruh selama enam bulan. "Ternyata, hal itu hanya janji. Hingga saat ini, sepeserpun hak buruh tidak dibayar. Tragisnya lagi, pada 19 Maret lalu, semua buruh dirumahkan. Nasib kami dibiarkan tanpa ada kejelasan," kata Fujiati.

Setelah berkali-kali meminta kejelasan, namun para karyawan tak mendapat jawaban yang jelas. "Bahkan kami malah menerima kata-kata kotor yang tidak sopan dari pihak RS. Jelas buruh emosi. Kami sudah melaporkan ke pihak Dinas Tenaga kerja dan Dinas Kesehatan. Tapi tak juga ada jawaban jelas dan tak ada tindakan jelas atas RS Manu Husada," kata dia.

Dengan aksi siang ini, buruh mendesak supaya RS Manu Husada membayar hak gaji sesuai dengan UMK Kota Malang. "Berikan kejelasan status kami. Berikan hak kami selama dirumahkan. Pidanakan pengusaha RS Manu Husada yang jelas telah melanggar hak normatif buruh," tegas dia.

Wali kota Malang Muhammad Anton, menurut Fujiati, harus membantu buruh untuk menyelesaikan kasus ini. "Kami mengadu dan meminta Wali Kota Malang peduli nasib buruh. Nasib kami sudah dirampas. Dan yang merampas hak buruh, harus dipidanakan," kata dia.