Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Disegel Warga Sebulan Lebih, Kantor Pemerintahan di Tual Buka Kembali

Kompas.com - 24/01/2015, 13:26 WIB
Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty

Penulis


AMBON, KOMPAS.com - Kantor Wali Kota Tual dan Kantor DPRD serta seluruh instansi pemerintah di Kota itu yang disegel secara adat atau sasi akhirnya dibuka kembali, Sabtu (24/1/2015). Pembukaan sasi ini dilakukan oleh para tua adat setempat setelah sebelumnya disegel oleh warga dan sejumlah pendukung Wali Kota Tual selama sebulan lebih sejak tanggal 12 Desember 2014 silam.

Pembukaan sasi yang dilakukan para tua adat ini disaksikan langsung oleh Gubernur Maluku, Said Assagaf dan rombongan dari Ambon, serta seluruh pejabat pemerinah dan pimpinan TNI/Polri di Kota Tual.

Kepala Polres Maluku Tenggara, AKBP Muhammad Rum Ohoirat, membenarkan bahwa penyegelan terhadap Kantor Wali Kota Tual dan seluruh kantor pemerintahan lainnya telah dibuka.

“Benar sekali hari ini Kantor Wali Kota Tual dan seluruh kantor lainnya yang sempat disegel telah dibuka kembali,” ungkapnya saat dihubungi.

Dia mengungkapkan, pembukaan segel dimulai dari Kantor Wali Kota Tual dan Kantor DPRD setempat, setelah itu dilanjutkan dengan kantor-kantor lainnya yang ada di Kota itu.

”Jadi dibuka langsung oleh tua adat, kantor yang pertama dibuka secara simbolis itu adalah Kantor Wali Kota dan Kantor DPRD. Setelah dibuka Gubernur dan rombongan langsung masuk kedalam kantor,” ujarnya.

Sebelum penyegelan itu dibuka, kantor-kantor yang di sasi tidak pernah dimasuki oleh siapapun termasuk para pegawai. Menurut Rum, saat penyegelan itu, pihaknya juga menyiagakan personelnya di sejumlah titik di Kota Tual, namun menurut dia, pengamanan tidak dilakukan secara ketat karena seluruh warga Tual telah mendukung penuh pembukaan sasi.

“Memang ada pengamanan tapi sifatnya biasa saja, karena pembukaan sasi ini kan didiukung semua elemen masyarakat,” katanya.

Rum mengatakan, sebelum dibuka, pihaknya terus membangun koordinasi dengan seluruh tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat. Koordinasi dilakukan sebagai upaya mencari solusi atas masalah yang terjadi.

“Koordinasi selama ini terus kita alakukan dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat. Ini dilakukan agar masalah yang terjadi segera selesai,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com