“Pemimpin yang bersangkutan (M.M Tamher) harus juga menyadarkan pendukungnya tentang masalah hukum yang dihadapinya,” ungkap Yuddy di Ambon, Senin (12/1/2014).
Menurut dia, warga atau pendukung yang loyal dalam memberikan dukungan atau simpati itu sah-sah, namun warga juga perlu disadarkan agar jangan mengganggu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan pubik di Tual.
“Pelayanan publik harus tetap berjalan, kalau sudah dinonaktifkan khan ada Plt, kalau sudah ada seluruh perangkat-perangkat di daerah harus memberikan dukungan sepenuhnya untuk menggerakkan roda pemerintahan,” ujarnya.
Perangkat-perangkat di daerah itu, lanjutnya, meliputi TNI/Polri, struktur pemerintahan daerah, seperti kecamatan, kelurahan, dan unsur-unsur muspida, seperti kejaksaan dan pengadilan negeri.
“Seluruh aparatur pemerintahan yang ada harus membantu, ini kan pemerintahan negara demokrasi, pemerintahan negara hukum tidak boleh ada kekuatan lain yang berdiri di atas kekuatan hukum," ungkapnya.
“Kedepankan cara-cara yang dialogis yang persuasif tidak harus semata-mata langkah-langkah yang represif, kembangkan terus dialogis dan pasti bisa, berikan pengertian yang baik pada masyarakat saya kira pasti bisa itu,” tambahnya kemudian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.