"Presiden Bertanggung Jawab bila Terjadi Cicak Vs Buaya Jilid Dua"

Para aktivis dari Sekolah Antikorupsi Aceh (Saka) menggelar aksi dengan membawa sejumlah spanduk dan juga poster. Peserta aksi juga menggunakan topeng pimpinan KPK, yaitu Bambang Widjojanto dan Ketua KPK Abraham Samad. Para pengunjuk rasa juga menyesalkan adanya tindakan kriminalisasi terhadap dua petinggi KPK. Penangkapan terhadap Bambang Widjojanto diduga terlalu politis.

Pendemo meminta Bareskrim Mabes Polri segera membebaskan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto karena penangkapan itu dilakukan tanpa ada alasan yang jelas.

"Penangkapan ini dilakukan tanpa alasan yang jelas. Ini merupakan sebuah diskriminasi. Kami dengan tegas menolak penangkapan tersebut dan meminta untuk segera dibebaskan," kata Mahmudin, koordinator aksi, Jumat.

Pendemo juga meminta pertanggungjawaban dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan pertikaian politis kedua lembaga penegak hukum itu.

"Presiden yang sangat bertanggung jawab apabila terjadi kasus 'Cicak versus Buaya' jilid dua karena salah besar mendorong seorang tersangka sebagai kepala Polri," kata Mahmudin.

Dalam aksi itu, aktivis yang tergabung dalam Gerak Aceh juga menegaskan dukungannya terhadap kinerja yang selama ini dilakukan KPK.

"Masyarakat Aceh percaya bahwa KPK merupakan lembaga independen yang tidak mengenal intervensi dari siapa pun dalam mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi," papar Mahmudin.

Aksi diam

Sementara itu, aksi yang sama juga berlangsung di depan Mapolda Aceh. Aksi ini dilakukan oleh beberapa organisasi elemen sipil di Aceh. Mereka hanya berdiri di depan Mapolda dan melakukan aksi diam sebagai bentuk kecaman terhadap upaya kriminalisasi terhadap KPK.

Koordinator Masyarakat Transparansi Anggaran (Mata) Aceh, Alfian, mengatakan, apa yang menimpa KPK saat ini ada upaya sistematis dari pemerintah untuk pelemahan KPK.

"Ini sangat berbahaya apa yang pernah terjadi sebelumnya, seperti masa 'Cicak-Buaya'," kata Alfian di depan Mapolda Aceh, Jumat petang.

Menurut dia, penangkapan terhadap Bambang Widjojanto ini tidak hanya bentuk pelemahan KPK, tetapi juga upaya untuk menghancurkan KPK yang tengah membidik koruptor di Indonesia.

"Ini saya melihat bukan hanya Polri saja yang terlibat, tetapi juga ada keterlibatan partai politik besar di Indonesia," katanya.

Koodinator Kontras Aceh, Hendra Saputra, menilai, penangkapan ini sangat aneh dan terlalu politis. Seharusnya, polisi harus terlebih dahulu memanggil Bambang Widjojanto sebelum ditangkap.