Zulkifli Jadi Ketua, Semoga MPR Tak Jadi "Majelis Pengalihfungsian Rimba"

Menurut Rosdi Bahtiar Martadi, Humas BaFFEL, Kamis (9/10/2014), mantan Menteri Kehutanan tersebut telah mengubah status Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, menjadi hutan produksi.

"Dengan luasan 1.942 hektar, pengubahan status Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu menjadi hutan produksi ini ditujukan untuk memudahkan penerapan metode open pit minning (tambang terbuka), lantaran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan melarang praktek open pit minning di hutan lindung," kata Rosdi.

"Menambang emas di Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu terutama dengan cara open pit minning adalah tindakan yang bahaya karena kawasan tersebut masuk kategori kawasan rawan bencana. 3 Juni 1994 kawasan tersebut di Dusun Pancer, Desa Sumber Agung diterjang tsunami. Logikanya, jika menambang di wilayah tersebut adalah tindakan bahaya, maka semua tindakan negara yang memudahkan terjadinya penambangan di dalam KRB adalah juga termasuk tindakan bahaya, tak terkecuali penandatanganan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 826/Menhut –II/2013 oleh Zulkifli Hasan," tegas dia.

Rosdi mengatakan, menitipkan MPR untuk dipimpin oleh pengobral izin alihfungsi hutan lindung adalah tindakan yang berbenturan dengan kenyataan ekologis bahwa Indonesia adalah salah satu pemilik hutan tropis terbesar, serta merupakan salah satu negara mega-biodiversitas terbesar di dunia.

"Semoga saja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tak berubah menjadi Majelis Pengalihfungsian Rimba (MPR). Dan semoga pula tidak semakin banyak hutan lindung yang 'diamandemen' jadi kawasan tambang," tutur dia.

Rosdi berharap terpilihnya Zulkifli Hasan tidak menjadi buruk bagi kelestarian hutan lindung yang sedang terancam rencana eksploitasi emas. "Ia telah mengobral izin alihfungsi hutan lindung menjadi kawasan pertambangan," tegas Rosdi.