"Jika DPR Buta Hati, Saya Yakin MK Pasti Punya Nurani"

MALANG, KOMPAS.com - Setelah DPR memutuskan Pilkada dilakukan oleh DPRD, anggota DPR yang terlibat ikut mengesahkan RUU Pilkada itu terus mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Pemuda Malang, yang tergabung dalam Kaukus Pemuda Malang Raya (KPMR), Jawa Timur.

KPMR adalah organisasi gabungan dari berbagai elemen organisasi kepemudaan yang ada di tiga daerah yakni Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu. Menurut Ketua Presidium Kaukus Pemuda Malang Raya (KPMR), Dahri Abdussalam, pihaknya bersama pemuda di Malang, sudah menyiapkan materi judicial review RUU Pilkada yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jika DPR RI buta hati, saya yakin MK pasti punya nurani. Biarlah anggota dewan mengesahkan RUU Pilkada. Rakyat yang akan mengajukan judicial review ke MK. Saya yakin MK akan mengabulkan tuntutan rakyat. Saya yakin MK punya hati nurani," tegas Dahri, kepada Kompas.com, Sabtu (27/9/2014).

Menurut Dahri, pemilihan kepala daerah secara langsung itu adalah kemajuan demokrasi Indonesia. Negara-negara lain, banyak yang kagum akan demokrasi Indonesia. Mengapa dewan malah tak mengetahuinya.

"Seharusnya mereka berpikir kemajuan demokrasi, bukan kemunduran demokrasi," katanya.

Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD tegas mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu, anggota dewan yang terlibat pengesahan RUU Pilkada itu berjiwa reformis rasa orde baru. Bukan reformis sejati," katanya. Lebih lanjut Dahri mengatakan, KPMR sudah menyiapkan berkas pengajuan judicial review ke MK.

"Senin (29/9/2014) besok, kita bersama puluhan pemuda di Malang, akan berangkat ke MK untuk mengajukan judicial review," tegasnya.

Jika memang Pilkada langsung dinilai banyak menuai praktik money politics, seharusnya membenahi dengan baik. Bukan malah merubah UU yang telah ada. "Jika ada sentimen golongan atau kelompok, jangan korbankan rakyat. Jika nanti rakyat ngamuk, melakukan revolusi, jangan salahkan rakyat," tegas Dahri.