"Bensin Dibilang Habis Pas Giliran Kita Ngisi, Itu Sakitnya di Sini"

Selama seminggu terakhir, Pemkab Nunukan memberlakukan pembatasan pembelian BBM terhadap mobil berpelat hitam. Mobil berpelat hitam hanya diperbolehkan membeli BBM bersubsidi 4 hari sekali. Jumlahnya pun dibatasi 35 liter.

Sulaiman, koordinator kelompok pedagang pasar malam, mengaku bahwa 35 liter tidak cukup untuk keliling berjualan selama 4 hari.

"Kami dulu dikasih 2 hari sekali. Sekarang dikasih 4 hari sekali baru masuk. Kenapa kami dikasih begitu. Biasanya minyak di bawah (agen premium dan minyak solar) dua hari sudah habis. Kami ndak dapat antrean, apalagi sekarang 4 hari sekali 35 liter. Kalau jualan agak jauh, biasanya butuh 10 liter untuk bolak-balik. Jatah 35 liter ya nggak cukup," ujar Sulaiman yang mengaku menggunakan mobil pikap untuk berjualan baju keliling di pasar malam, Kamis (25/9/2014).

Selain pembatasan pembelian BBM bersubsidi, Sulaiman juga mempertanyakan cepatnya habis jatah BBM yang dijual di agen premium dan minyak solar (APMS).

"Kita mintalah, kalau bisa kami macam taksi (mobil angkot). Setiap hari boleh masukkah atau paling tidak kembalikan ke aturan yang dulu, dua hari sekali. Dua hari sekali pun kadang kami tidak kebagian. Padahal itu batas satu hari saja. Kok dua hari habis, ke mana semua minyaknya? Kita tahu juga bah, gelen lari ke mana, drum lari ke mana. Kalau tutup, minyak (APMS) itu masuk drum. Kita tidak mau ikut campur itu, yang penting kami diperhatikanlah," tambahnya.

Akibat pembatasan pembelian BBM bersubsidi tersebut, Sulaiman mengaku kesulitan mengangsur cicilan mobil yang digunakannya berjualan karena tidak bisa berjualan akibat sering kehabisan bensin saat antre.

"Kita tiap hari keliling makampas (jualan). Kalau tidak ada bensin, bagaimana kita mau jualan, sementara kita cuma jualan malam hari. Bagaimana kami cari uang buat nyicil mobil, ini mobil kredit. Lebih sakit hati lagi, kita sudah ngantre seharian, pas giliran kita mau ngisi bensin, petugasnya bilang minyak habis. Kebayang nggak, sakitnya di sini kalau begitu," ungkap Sulaiman sambil menunjuk dadanya.

Sementara itu, Kasie Perizinan dan Pelayanan Migas Dinas Pertambanagan dan Energi Kabupaten Nunukan Puput Laksono, yang menemui pemilik mobil, mengatakan akan mengeluarkan rekomendasi setelah para pedagang meminta surat pengantar dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Nunukan.

"Kita sarankan untuk meminta pengantar dari instansi teknis terkait karena instansi teknis terkaitlah yang berhak melakukan verifikasi terhadap kebutuhan riil mereka di lapangan berdasarkan unit yang mereka gunakan. Ini karena mereka bilang untuk kegiatan mobil aktif," tuturnya.