Pasien Jamkesmas Harus Bayar, Bupati SBB Didesak Copot Kepala Puskesmas

“Masalah ini harus segera ditertibkan oleh bupati dan kepala Dinas Kesehatan, kepala Puskesmas Kairatu harus ditindak. Ini sangat keterlaluan, masa masyarakat miskin yang menggunakan kartu Jamkesmas harus diminta membayar ongkos pengobatan," desak Direktur Eksekutif Maluku Institut, Asman Poipessy kepada wartawan di Ambon, Rabu (17/9/2014).

Menurut Asman, sangat tidak profesional jika pihak puskesmas melakukan pungutan liar terhadap pasien pengguna kartu Jamkesmas. Menurut dia, pasien Jamksesmas ditanggung oleh negara sehingga tidak ada alasan bagi pihak puskesmas untuk meminta biaya.

“Selalu ada alasan klasik kalau stok obat habis. Masa di puskesmas inap tidak ada inpus dan oksigen? Ini hanya akal-akalan pihak puskesmas untuk mencari untung dari masyarakat miskin," ungkapnya.

Dia mengungkapkan, untuk menghentikan praktik pungutan liar tersebut, bupati dan kepala Dinas Kesehatan harus dapat mengambil langkah tegas agar masyarakat miskin di wilayah itu tidak lagi dirugikan.

“Praktik ini kan sudah sering dilakukan, yang menjadi pertanyaan mengapa itu tidak bisa dikontrol? Setiap saat ada keluhan dari masyarakat kenapa juga tidak bisa diperhatikan," ujarnya.

Kepala Puskesmas Kairatu, Gerson Gofu kepada Kompas.com memalui telepon selulernya mengakui pihak puskesmas meminta biaya pengobatan dari pasien Jamkesmas. Menurut dia, hal itu terpaksa dilakukan karena stok obat di puskesmas habis.

“Mau gimana lagi, kita terpaksa beli obat dari luar karena memang habis," ujarnya.

Menurut dia, kehabisan obat di puskesmas tersebut selain karena banyaknya pasien yang berobat, juga karena belum didistribusikannya obat-obatan dari Dinas Kesehatan setempat.

"Kita tidak dapat obat-obatan dari dinas. Kita mau telantarkan pasien salah, mau beli obat dari luar salah, jadi memang serbasalah," katanya, kesal.