"Mau diambil silakan, mau dikembalikan ya silakan, yang pasti Dolly tetap akan ditutup secara permanen," kata Soekarwo, Kamis (26/6/2014).
Penutupan lokalisasi prostitusi Dolly, menurut Ketua DPD Partai Demokrat Jatim itu, merupakan keputusan final pemerintah yang tidak mungkin ditarik kembali.
"Kami yakin akan ada perubahan tingkat kesejahteraan warga setempat setelah Dolly ditutup," tambahnya.
Pemberian kompensasi, lanjut Soekarwo, merupakan iktikad baik pemerintah. Namun, bila niat baik itu tidak direspons dengan baik, itu bukan lagi tanggung jawab pemerintah dan sudah menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi.
Soekarwo mengakui bahwa masih banyak masalah sosial yang dihadapi terkait penutupan Dolly. Namun, itu bukan berarti harus mengubah substansi kebijakannya. Pemerintah harus menjaga wibawanya dengan terus mengawal program yang diyakini akan berdampak baik itu.
Seperti diberitakan, beberapa PSK dan mucikari mengembalikan dana kompensasi penutupan yang telah diambil. Mereka mengira, dengan mengembalikan dana kompensasi, Dolly-Jarak batal ditutup. Catatan Pemkot Surabaya, ada 1.449 PSK dan 311 mucikari yang tercatat berhak memperoleh dana kompensasi penutupan masing-masing sebesar Rp 5 juta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.