LSM: Kasus Satinah, Bukti Negara Salah Urus Rakyatnya

Kasus yang membelit salah satu TKW di Arab Saudi itu menurutnya bisa terjadi karena salah urus negara. "Ini bukan soal satu nyawa dibandingkan dengan nilai Rp 21 miliar lho, tapi soal bagaimana negara mengurus rakyatnya. Saya berpikir sederhana saja, ini adalah kesalahan negara mengelola rakyat dan melindungi rakyatnya. Jika negara benar ngurus rakyatnya, tentu kejadian ini tidak akan terulang lagi," kata Indram, Jumat (28/3/2014).

Menurut Indra, jika pemerintah dapat menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya di dalam negeri dan meningkatkan akses pendidikan bagi kaum perempuan, jutaan perempuan Indonesia tidak perlu menjadi tenaga kerja informal di negara asing.

"Saya membayangkan, jika di negara kita kesempatan kerja dibuka seluas-luasnya, pendidikan untuk perempuan juga bagus, maka mereka tak perlu ke luar negeri," katanya.

Sementara itu, mengenai desakan sejumlah pihak agar pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri, khususnya ke negara Timur Tengah, Indra menilai hal itu mustahil selama persoalan mendasar mengenai kesempatan kerja dan pendidikan tidak diselesaikan.

Namun, kata Indram, yang mendesak dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah membuat kerja sama yang jelas dengan negara tujuan pengiriman tenaga kerja serta tidak melepas tanggung jawab pengelolaan dan pengiriman TKI semata-mata di tangan pihak swasta.

"Ini bisa jadi momentum dan jadi kajian oleh pemerintah bahwa jika pemerintah tidak memiliki perjanjian yang jelas dalam pengelola tenaga kerja, sebaiknya tidak memberangkatkan ke negara tersebut," katanya.

Dia mengakui akan sulit jika pemerintah harus menarik total para TKI dari luar negeri. Menurutnya, alih-alih menarik total, mengurus orang miskin saja kedodoran, utang sana utang sini.

"Siapkan sistemnya, ubah mekanismenya, dan siapkan pula SDM-nya. Jangan diserahkan bebas pada swasta, pengendalinya kan pemerintah juga, toh," ungkapnya.

Indra Kertati Gunarto yang juga Direktur Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Pembangunan (LPPSP), mengungkapkan, persoalan mendasar para tenaga kerja Indonesia adalah salah satunya pendidikan.

Berdasarkan penelitiannya, di Jawa Tengah, lama sekolah untuk penduduk perempuan masih rendah dibandingkan laki-laki. Berdasarkan data itu, sebagian besar penduduk perempuan di Jawa Tengah tidak lulus sekolah menengah.

Dia menjelaskan, lama sekolah penduduk laki-laki yang berusia 15 tahun ke atas rata-rata sebesar 7,64 tahun pada 2011, meningkat menjadi 7,85 pada 2012. Sementara rata-rata lama sekolah penduduk perempuan yang berusia 15 tahun ke atas sebesar 6,75 tahun pada 2011, hanya meningkat menjadi 6,94 tahun pada 2012.

"Lha kapan pintarnya? Lulus SMP saja nggak, gimana bisa tahu hukum?" ujar Indra.

Menurut Indra, data tersebut sudah diketahui oleh pemerintah, tetapi tidak pernah dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan.