Wakil Bupati Buka-bukaan soal Hubungan Tak Harmonis dengan Bupati

"Hubungan kami tidak harmonis sejak baru dilantik. Banyak hal yang seharusnya ikut saya pikirkan selama ini tidak pernah dilibatkan. Bahkan orang lain di luar pemerintahan lebih berkuasa dari saya," katanya, Selasa (4/3/2014).

Suranto mengisahkan, saat masih menjabat sebagai Dirut RSUD Cianjur, dia diminta untuk mendampingi Tjetjep dalam pilkada sebagai wakil bupati. Keduanya bekerja sama hingga memenangi pilkada.

Setelah itu, lanjutnya, pada enam bulan pertama, dirinya masih dipercaya untuk memimpin rakor dinas setiap Selasa, serta rakor antarcamat yang dilakukan setiap bulan. Namun, pada tahun kedua menjabat, rakor dinas langsung dipimpin bupati dan setelah itu rakor camat ditiadakan.

"Padahal, Undang-Undang Nomor 32 bawah tugas wakil bupati bertugas memimpin rakor antarcamat. Tapi di sini kelihatan bahwa wakil tidak boleh berperan," ungkapnya.

Kemudian, Suranto mengatakan bahwa biasanya undangan dalam acara bupati jarang sekali ada disposisi kepada wakil bupati. Bahkan sering dalam undangan ada yang membawa surat disposisi bupati dan ada undangan untuk wakil. Dalam berbagai pengambilan keputusan, dia juga mengaku tidak dilibatkan.

"Sebagai wakil bupati memang saya tidak berwenang memutuskan, tapi setidaknya karena sudah satu paket dalam kemenangan pilkada, saya seharusnya bisa dilibatkan dalam sumbang saran. Kenyataannya tidak pernah sama sekali," ujarnya.

Oleh karena itu, Suranto mengatakan, dirinya ingin mengundurkan diri dari jabatan yang terkesan hanya sebagai pembantu bupati. Namun, tambah dia, ada pendukung dan tokoh masyarakat yang menghubunginya memberikan masukan sehingga menjadi pertimbangan agar tidak mundur.

"Saya berinisiatif untuk berkomunikasi dengan bupati dari awal tahun pertama menjabat hingga tahun ketiga ini. Namun, bupati belum ada waktu untuk membicarakan hal itu," ungkapnya.

"Secara pribadi, saya tidak punya masalah. Namun, secara kedinasan, saya kecewa dan saya merasa ditinggal lari karena bagi saya merasakan ini ada masalah. Bagaimana saya ingin bekerja, tapi tidak ada kewenangan untuk bekerja," lanjutnya.

Sementara itu, ketika dimintai tanggapannya, Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh mengatakan bahwa hanya ada kesalahpahaman. Menurutnya, kesalahpahaman dengan pasangannya itu merupakan hal yang wajar, apalagi berkaitan dengan persoalan mutasi. Dia mengaku bahwa persoalan mutasi juga sempat membuat hubungannya dengan wakil bupati sebelum Suranto juga retak.

"Dari pengalaman menjadi bupati pada periode sebelumnya di pemda itu ada kubu-kubuan sehingga tidak kompak dan kondusif. Masalah mutasi itu semua berperan sehingga ada kubu bupati, kubu wakil bupati, dan kubu sekda. Periode ini dikondusifkan agar mengerucut dan yang berperan ke satu pimpinan, yaitu bupati," ucapnya.

Tjetjep mengatakan, peraturan dan perundang-undangan sudah jelas menyebutkan tugas, kewenangan, dan kewajiban wabup karena pemerintahan dapat berjalan tanpa harus ada komunikasi.

"Tidak ada deal politik yang ada hanya menyampaikan pengalaman sehingga kami wajib memberikan informasi bahwa pemerintah daerah itu begini, terutama jangan ada masukan dari luar dan biasanya ada masukan dari luar itu membuat riweuh," katanya.

Meski demikian, Tjetjep meminta Suranto untuk tidak mundur karena masa jabatannya tinggal sedikit lagi. Pemilihan kepala daerah baru di Cianjur akan dilaksanakan pada 2015.

"Sebetulnya ada informasi wabup ingin mundur itu kagok. Pemilukada untuk Cianjur pada 2015 bukan 2016 karena Cianjur ditarik jadi tanggunglah. Kalau mundur sekarang sekarang kagok jadi selesaikan saja," katanya.