Di Banyuwangi, Daftar PNS Harus Punya IPK 3,5

Hal itulah diterapkannya saat perekrutan PNS 2013. Abdullah menceritakan, sebelum dia menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, ada sebuah kebijakan dari bupati sebelumnya yang memberi tempat kepada sekitar 2.000 orang, yang direkrut secara otomatis tanpa melalui tes.

"Beberapa ada yang tukang sampah, tukang parkir, jadi PNS semua. Maka ketika pertama kali saya mendapatkan kesempatan merekrut PNS, saya membuat kriteria baru. PNS yang saya rekrut IPK-nya harus 3,5," kata Abdullah dalam diskusi "Reformasi Hibrida Reformis Horizontal" di Gedung Djakarta Theatre, Jakarta, Sabtu (1/3/2014).

"Akibat (ketentuan) IPK 3,5 inilah, banyak anak-anak hebat Banyuwangi yang ada di Jakarta pada pulang kampung untuk daftar PNS. Saya tanya kenapa pulang kampung jadi PNS. Rupanya mereka merasa bergengsi karena dengan IPK 3,5, mereka diyakini teman-temannya tidak nyogok buat jadi PNS," lanjutnya.

Abdullah mengaku, apa yang dilakukannya itu merupakan bagian dari upaya perubahan yang ingin dilakukan di kabupaten yang terletak di ujung paling timur pulau Jawa itu.

"Bupati kan diberi jatah dari pusat untuk merekrut PNS, setelah itu terserah bupatinya masing-masing. Mau diapakan PNS ini. Karena kita capek dengan titipan dam segala macam, kita bikin lah kriteria. Saat ini, 150 orang ini (PNS dengan IPK 3,5 ) telah menjadi vitamin bagi kami," tegas Abdullah.