Kemenhut Terbitkan Izin Prinsip Pengelolaan KBS

Terbitnya izin prinsip tersebut, kata Direktur PDTS Surabaya Ratna Achjuningrum, karena KBS dinilai memenuhi sejumlah ketentuan yang disyaratkan, seperti adanya sarana pemeliharaan satwa, kesehatan satwa, dan fasilitas pengunjung yang memadai.

"Studi lingkungan akan disusulkan karena masih proses. Dua bulan ke depan dipastikan rampung," katanya, Rabu (19/2/2014).

Setelah izin prinsip turun, Kementerian Kehutanan masih akan memantau kinerja KBS selama dua tahun. Jika dalam dua tahun itu pengelolaan KBS di mata Kemenhut cukup bagus, izin definitif atau izin Lembaga Konservasi (LK) akan diterbitkan.

"Karena itu, kami langsung bekerja melakukan sejumlah pembenahan dan penyempurnaan setelah izin prinsip turun," tambahnya.

Saat mengantongi izin prinsip, pihaknya tidak sepenuhnya diberi kewenangan menangani satwa karena masih harus berkoordinasi dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), termasuk dalam hal tukar-menukar hewan.

Izin LK sebelumnya pernah dikantongi KBS, tetapi pada 2010 kembali dicabut, menyusul konflik internal pengelola yang berdampak kepada menurunnya kualitas pengelolaan kebun binatang terbesar dan terlengkap koleksinya se-Asia Tenggara itu.