Menteri PU: Mafia Tanah Persulit Pembangunan di Madura

Sorotan itu terkait lambannya pembangunan di sisi Jembatan Suramadu. Padahal Jembatan Suramadu sudah empat tahun diresmikan dan dioperasikan. Keterlambatan pembangunan di sisi jembatan karena minimnya pembebasan lahan yang dilakukan BPWS, sementara di Madura membutuhkan percepatan pembangunan.

Presiden SBY sendiri meminta BPWS agar meningkatkan komunikasi dan pendekatan dengan kepala daerah di empat kabupaten di Madura. "Saya minta agar BPWS lebih lentur komunikasinya dengan para bupati di Madura sehingga memudahkan pembangunan infrastruktur di Madura," kata SBY.

Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto menilai, BPWS sudah maksimal bekerja untuk melakukan pembebasan lahan, terutama di Kabupaten Bangkalan. Namun, karena terkendala mafia penjualan tanah di Bangkalan, maka pembebasan lahan menjadi tersendat. Bahkan, kata Joko, Kabupaten Bangkalan merupakan daerah yang paling sulit untuk pembebasan lahan.

"Sebagian karena disulitkan ulah mafia tanah di Bangkalan," terang Joko di sela-sela kunjungan Presiden RI di Pasar Batik 17 Agustus Pamekasan.

Tiga kabupaten lainnya, kata Kirmanto, sangat mudah untuk pembebasan lahannya. Bahkan para Bupatinya rebutan untuk meminta proyek pembangunan di sisi jalan. Dengan demikian, kata dia, pembangunan infrastruktur di Madura tidak harus dimulai dari Bangkalan, tetapi bisa dari wilayah tengah ataupun ujung timur. "Kita tinggalkan saja yang sulit dan kerjakan yang mudah," katanya.

Joko menyebutkan pembangunan yang dinilai sudah maksimal di sisi jembatan Suramadu adalah jalan, irigasi, sanitasi, dan antisipasi banjir di kabupaten masing-masing. Alokasi anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Madura tahun ini sebesar Rp 565 miliar. Dari anggaran itu, 60 persen berada di Kementerian PU.