Meski Tak Punya NIK, Warga Satu Desa Terdaftar sebagai Pemilih

Di tempat lain, Bawaslu Sulbar menemukan 16 nomor NIK yang sama dipergunakan oleh satu orang yang sama. Hanya saja, usianya berbeda, namun tanggal kelahirannya sama.

Kepada Kompas.com, Sabtu (2/11/2013), Ketua Bawaslu Sulbar Busran Riandhy, menyebutkan, ketidakprofesionalan KPU bekerja melakukan verifikasi data pemilih hingga di tingkat bawah menyebabkan kacaunya data pemilih dan berpotensi menimbulkan permasalahan saat pemilu digelar.

"Dan ini terjadi secara nasional, termasuk di enam kabupaten di Sulbar," katanya.

Ketika ditanya apakah ada kemungkinan adanya penggelembungan daftar pemilih secara sengaja dengan beragam modus seperti pemilih ganda, banyak pemilih dengan NIK yang sama, serta penggunaan NIK yang tidak standar, sengaja dilakukan untuk menggolkan caleg-caleg tertentu, Busran menolak berkomentar.

Menurutnya, kemungkinan hal ini terjadi karena adanya kesempatan pemekaran wilayah. Banyak daerah kekurangan jumlah pemilih sehingga untuk memenuhi ketentuan, jumlah penduduknya pun di-mark-up alias digandakan. Busran menegaskan, ini baru dugaan sementara.

Busran menyatakan, jika rekomendasi berbagai permasalahan DPT yang diserahkan Bawaslu ke KPU untuk divalidasi tetap tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan, Bawaslu kemungkinan akan kembali merekomendasikan penundaan penetapan DPT. Menurutnya, permasalahan DPT yang terus berulang dalam pemilu dan pilkada akan selalu memunculkan persoalan-persoalan serupa.

“Saya berharap teman-teman KPU di daerah hingga pusat bisa benar-benar bekerja profesional melakukan validasi berbagai permasalahan yang sudah lama mengemuka agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari terutama saat pemilu nanti,” ujar Busran.