Minim Anggaran, Petugas PPS di Perbatasan Tak Dapat Bimbingan

Padahal, menurut Sekretaris KPU Kabupaten Nunukan, Dewi Sari Bakhtiar, banyak petugas pemilihan pemungutan suara di wilayah perbatasan yang minim pemahaman tentang teknis pemungutan suara dalam pemilu legislatif.

“Pengalaman kemaren (Pilgub) anggaran yang kami punya hanya untuk satu kali 'bimtek', dan itu jumlahnya kecil. Dan itu menjadi kendala mereka di lapangan bekerja. Karena mereka sama sekali nggak ngerti untuk penyelesaian form-form. Teruma form pengisian formulir ya, karena banyak KPPS tidak memahami itu. Apalagi ini legislatif, saya takut muatan politiknya terlalu berat,” ujar Dewi, Kamis (17/10/2013).

Idealnya, menurut Dewi, PPS menerima 'bimtek' dua kali demi memberikan pemahaman teknis dalam pemilu legislatif. “Idealnya dua kali. Kalau satu kali Itu pun sebaiknya dilakukan per desa. Karena dipastikan banyak yang enggak ngerti kalau terlalu banyak audience," kata Dewi.

"Buktinya waktu pilgub banyak yang enggak ngerti waktu hari 'H', terutama pengisian form c1. Sementara untuk bimtek pileg ini belum pernah dilakukan," sambung Dewi lagi.

Kendala anggaran juga dihadapi KPU Nunukan dalam melaksanakan bimtek PPS. “Anggaran APBN itu hanya Rp 100.000 untuk satu kecamatan. Kita enggak pakai akhirnya," kata Dewi.