"Presidential Treshold" Dianggap Menghambat Lahirnya Pemimpin Terbaik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie tidak setuju dengan adanya ambang batas suara agar suatu partai bisa mengajukan calon presiden (presidential threshold) dalam Pemilihan Umum Presiden 2019.

Menurut Grace, pembatasan itu justru mengambat munculnya calon-calon pemimpin terbaik untuk dipilih oleh masyarakat.

"PSI menolak presidential treshold karena menghalangi publik mendapatkan pemimpin terbaik," ujar Grace melalui keterangan persnya, Sabtu (21/1/2017).

Ia mengatakan, saat ini ada pro dan kontra mengenai usulan penghapusan ambang batas tersebut. Ia menilai bahwa partai yang tetap berpatokan pada presidential treshold ini enggan membuka luas ruang kompetisi.

"Keinginan untuk mensyaratkan partai atau gabungan partai dengan minimal suara 20 persen untuk mengajukan capres di Pemilu 2019 merupakan manifestasi mempertahankan struktur politik yang oligarkis," kata Grace.

Menurut Grace, dengan terbuka luasnya ruang kompetisi, maka akan muncul kandidat baru yang akan bertarung di konstelasi politik 2019. Tak sedikit pemimpin daerah yang berprestasi yang semestinya punya kesempatan untuk memimpin Indonesia.

Grace menyebut Wali Kota Surabaya Tri Rismahatini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebagai sosok yang punya potensi untuk itu.

"Masyarakat akan punya lebih banyak pilihan dan mendorong politik kita smakin bermutu," kata Grace.

Grace menyatakan bahwa tidak logis bila menggunakan hasil Pemilu 2014 sebagai patokan aspirasi masyarakat terhadap sikap politiknya.

Menurut dia, terlalu banyak dinamika politik yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun ini.

"Ini memungkinkan partai besar turun suaranya atau partai kecil berpotensi menjadi partai besar," kata dia.