Soal 100 Fortuner DPRD Jabar, Mendagri Sebut Tinggal Lihat Urgen atau Tidak...

SUMEDANG, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempertanyakan mengenai pengadaan 100 mobil dinas untuk anggota DPRD Jabar. Para anggota legislatif merencanakan 100 mobil Toyota Fortuner sebagai mobil dinasnya. Pengadaan itu diprediksi akan menghabiskan anggaran lebih dari Rp 50 miliar.

“Bagaimana ini? Saya minta ke gubernur (Ahmad Heryawan), mobil lama bagaimana? Sudah tidak bisa dipakai atau tidak?” ujar Tjahjo seusai Kuliah Umum "Komunikasi Politik dalam Pemerintahan" Fikom Unpad di Jatinangor, Sumedang, Rabu (13/4/2016).

Tjahjo mengatakan, hanya DKI Jakarta yang semua anggota Dewan difasilitasi kendaraan. Di daerah lain, hanya pimpinannya, termasuk ketua fraksi dan ketua komisi, yang mendapatkan fasilitas mobil dinas. Sedangkan anggota Dewan hanya uang pengganti transportasi.

“Nah, Jabar diganti mobil, kami tinggal lihat urgen atau tidak. Anggarannya ada atau tidak, menyalahi aturan atau tidak,” ujarnya.

Walaupun arahan dari presiden selama ini jelas, sebut dia, selama masih bisa efisien, maka penggunaan anggaran harus efisien dan fokus pada hal yang memang benar-benar mendesak.

Ia menyebutkan, tahun ini kementerian yang dia pimpin membatalkan pembelian 16 mobil Kijang.

“Saya memberi ketegasan kepada daerah tentunya harus memberi contoh. Jadi mana-mana yang tidak urgen, lebih baik dibatalkan. Pilih yang urgen,” katanya.

Tjahjo mengatakan, tahun lalu pihaknya sempat memotong anggaran Provinsi Jabar Rp 20 triliun. Ia menilai banyak proyek mercusuar, seperti pembangunan stadion.

“Dipikirkan dong, kalau hanya satu event, pemeliharaannya gimana. Mau PON, apakah semua venue harus ada di Jabar, kan tidak juga,” ujar dia.

“(Pemotongan) Rp 20 triliun itu tahun lalu, tapi kami pulihkan lagi karena ada proyek MCK dan lain-lain,” tambahnya.