Seperti Risma, Bupati Banyuwangi Juga Tak Beri Mahar Politik ke PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com — Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan uang untuk mahar politik kepada partai politik pendukungnya.

Anas dua kali maju dalam Pilkada Banyuwangi dengan dukungan PDI-P. Ia merasa sangat dibantu oleh partai berlambang banteng tersebut.

"Pengalaman saya mengikuti dua kali pilkada pada 2010 dan 2015 yang diusung oleh PDI-P, sama sekali tidak ada mahar atau uang yang harus dibayarkan ke partai. Secara resmi maupun tidak resmi, dua kali ikut pilkada ini saya tidak pernah dimintai mahar oleh PDI-P," kata Anas saat dihubungi, Sabtu (12/3/2016).

Anas mengatakan, hal itu terkait pernyataan Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan bahwa sedikitnya dibutuhkan Rp 100 miliar untuk biaya operasional partai politik pada Pemilihan Gubernur DKI 2017.

(Baca Ini Maksud Ahok Sebut Maju Lewat Parpol Butuh Dana Rp 100 Miliar)

Menurut Anas, selama dua kali ikut pilkada, dia dibantu penuh oleh PDI-P, khususnya untuk membiayai saksi-saksi.

"Untuk saksi, sama sekali tidak ada biaya. Malah PDI-P menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi saksi di setiap TPS. Ini saya alami betul dan pasti dialami oleh kandidat lain," ujarnya.

Anas cukup puas dengan kualitas saksi yang disediakan secara gratis oleh PDI-P. Hal itu karena PDI-P sudah menggembleng kader-kadernya secara mandiri sebagai saksi.

Anas mengaku sempat melihat langsung pelatihan mandiri bagi saksi-saksi PDI-P di Pilkada Banyuwangi.

"Ini sangat membantu mewujudkan politik biaya murah karena salah satu komponen paling mahal dalam pilkada adalah untuk para saksi," ujarnya.