Proyek Infrastruktur di Bandung Akan Gunakan Sistem PPP

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, kepastian tersebut diperoleh usai mendapat restu dari Kementrian Keuangan beberapa waktu lalu.

"Intinya peraturan Menteri Keuangan sudah keluar yang membolehkan kota dan kabupaten untuk melakukan kemitraan membangun kota dengan dana swasta," ucapnya di Jalan Lengkong, Kota Bandung, Senin (30/11/2015).

PPP merupakan sebuah sistem dimana setiap pembangunan bakal dilakukan oleh pihak swasta. Pemerintah daerah akan membayar dengan cara mencicil sesuai waktu yang disepakati.

Sistem tersebut, lanjutnya, sudah lazim digunakan oleh negara-negara di Eropa, seperti Inggris dan Perancis.

Pria yang akrab disapa Emil itu menambahkan, peraturan menteri keuangan tersebut mesti didukung oleh Perda agar proses pembayaran tetap dilakukan meski sudah berganti kepemimpinan.

"Alhamdulillahnya Bandung sudah dilengkapi dengan peraturan daerah namanya multiyear yang artinya menjamin pembayaran dari APBD untuk proyek pembangunan jangka panjang," kata dia.

"Jadi dua kombinasi payung hukum dari pusat dan dari derah itu yang akan kami eksperimenkan secara positif di Bandung tahun depan," tambahnya.

Menurut Emil, sistem PPP merupakan cara agar proses pembangunan bisa berjalan tanpa harus menunggu APBD.

"Mudah-mudahan dalam tiga tahun pembangunan infrastruktur di Bandung seperti flyover bisa cepat, tidak selalu alasan terbatasnya dana APBD," katanya.

Emil mengaku, pihaknya sudah mendapat sejumlah investor dari beberapa negara untuk mengerjakan proyek di Bandung.

"Investor sudah banyak dari Spanyol, Singapura, Shanghai, Malaysia dan lokal juga banyak dari Jakarta," tandasnya.