Susi: Kalau Bongkar Muat di Laut, Polisi dan AL Tak Punya Pekerjaan Nanti

“Transitment tidak boleh terjadi di tengah laut. Kita punya pelabuhan, kita punya imigrasi, karena itu saya melarang hal tersebut,” kata Susi di Ambon, Kamis (11/12/2014).

Menurut dia, kapal-kapal yang hendak melakukan bongkar muat barang harus dilakukan di pelabuhan. Hal itu perlu dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti praktik illegal fishing dan illegal oil.

“Mudah-mudahan dengan larangan tegas itu nanti hal-hal yang tidak sepatutnya dan tidak selayaknya terjadi dilaut kita itu dapat dihindari,” ujarnya.

Dia mengatakan kapal harus melakukan bongkar muat di pelabuhan agar petugas berwenang dapat mengawasi setiap aktivitas kapal. Menurut dia, transit yang terjadi di laut merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan laut negara karena itu harus dicegah.

“Kalau itu terjadi apa jadinya dengan negara kita ini, Bapak polisi dan angkatan laut tidak punya pekerjaan nanti,” ungkapnya.

Susi berkunjung ke Kota Ambon bersama Ketua Mahkamah Agung dalam rangka peresmian kantor Pengadilan Perikanan Ambon, Sorong dan Merauke yang dipusatkan di kantor Pengadilan Negeri Ambon.

Dalam kunjungan itu, Susi juga mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nasional di kawasan Tantui, Pangkalan TNI Angkatan Laut IX Ambon di Halong dan meninjau proyek pembangunan Unit Pengelolaan Ikan di kawasan pelabuhan Gudang Arang.