Kebijakan ini sebagai antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban yang mungkin terjadi saat dibacakan putusan MK. Menurut Kepala Polda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono, di Jatim adalah basis massa pendukung dua pasangan capres baik Joko Widodo-Jusuf Kalla maupun Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
"Dikhawatirkan ada gejolak massa yang meletus karena tidak puas dengan putusan yang dibacakan MK," kata dia, Selasa (19/8/2014).
Dalam pelaksanaan pengamanan, dibantu TNI, aparat polisi akan menambah jumlah satuan personil Brimob dan Sabhara di zona daerah yang dianggap berpotensi rawan gangguan kamtibmas, seperti Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Madura, Malang, Bojonegoro, Banyuwangin, dan Bondowoso.
"Di zona tersebut, masing-masing akan ditempatkan 11 SSK satuan Brimob dilapis satuan Sabhara," ujar dia.
Khusus Surabaya, juga menjadi prioritas khusus pengamanan. Setidaknya ada enam lokasi yang akan diperketat penjagaannya, yaitu depan Kantor KPU Jatim, kawasan perbatasan Surabaya-Sidoarjo di Bundaran Waru, Jalan Diponegoro, Jalan Darmo, Jalan Gubernur Suryo, dan kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan.
"Kami harap, masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa, yang berunjuk rasa diminta tertib, tidak anarkis, dan menjalankan aturan yang ditetapkan Undang-Undang," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.