SURABAYA, KOMPAS.com — Deklarasi penutupan kawasan lokalisasi prostitusi Dolly dan Jarak yang akan berlangsung pada Rabu (18/6/2014) malam baru berupa seremoni semata. Selama acara deklarasi, bisa dipastikan bahwa kegiatan di kawasan lokalisasi prostitusi Dolly-Jarak tetap berlangsung seperti biasa. Tidak ada rencana pengerahan petugas keamanan untuk menutup wisma-wisma Dolly-Jarak dalam waktu seketika (baca juga: Penutupan Dolly Baru Sebatas Seremoni (1)).
Namun, masih ada warga yang menolak. Mereka meminta wakilnya di kursi Dewan untuk langsung mengunjungi mereka.
Puluhan perwakilan penghuni dan pekerja kawasan lokalisasi prostitusi Dolly-Jarak kembali mendatangi DPRD Surabaya, Selasa (17/6/2014). Mereka diterima Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono.
Dalam rapat dengar pendapat, perwakilan warga, Teguh Sutopo, mengatakan, hingga menjelang deklarasi penutupan, dari 5 RW di area lokalisasi prostitusi Dolly-Jarak belum ada satu pun yang pernah diajak bicara.
Hal itu mengesankan bahwa Pemkot Surabaya sudah meninggalkan peran pengurus RW dan RT Dolly-Jarak.
"Untuk itu, kami sepakat mundur bersama jika tetap tidak diajak bicara," kata Teguh Sutopo di DPRD Surabaya.
Hal sama disampaikan Ketua RW 11 Ngadiman. Menurut dia, pihak Pemkot seharusnya jauh hari sebelumnya sudah melakukan sosialisasi. Dengan demikian, program penutupan area lokalisasi prostitusi Dolly-Jarak bisa diketahui dan dimengerti warga.
"Tapi, karena belum ada sosialisasi sama sekali, warga bingung dan menolak rencana penutupan," tutur Ngadiman.
Perwakilan warga meminta Komisi D DPRD Surabaya datang ke kawasan lokalisasi prostitusi tersebut.
"Kami ingin wakil kami di DPRD ini mengetahui penderitaan warga yang terkena dampak penutupan Dolly-Jarak," kata Kadar, salah satu pendamping warga kawasan lokalisasi prostitusi Dolly-Jarak, Selasa (17/6/2014).
Kadar menjelaskan, selama ini DPRD hanya menerima laporan dan pengaduan. Akan tetapi, mereka tidak mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan. Dengan demikian, apa yang diketahui DPRD sebatas itu-itu saja.
"Itu yang kita rasakan, seolah DPRD tidak bisa berbuat banyak atas penutupan kawasan lokalisasi," tutur Kadar.
Anggota DPRD Surabaya akhirnya memenuhi permintaan perwakilan warga Dolly-Jarak.
"Kami mengambil keputusan untuk memenuhi permintaan perwakilan warga. Kami akan sidak sekarang," kata Baktiono, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Selasa (17/6/2014).
Baktiono menjelaskan, sidak diputuskan setelah tidak ada satu pun kepala dinas yang hadir dalam rapat dengar pendapat. Dengan demikian, tidak ada kesepakatan apa pun yang akan dicapai dalam dengar pendapat itu soal penutupan Dolly-Jarak.
Demikian juga dengan berbagai program pemberdayaan yang telah dijalankan Pemkot Surabaya dalam rangka penutupan Dolly-Jarak.
"Makanya, kami penuhi permintaan perwakilan warga untuk sidak ke Dolly-Jarak, apalagi blue print dari Pemkot untuk kawasan lokalisasi Dolly-Jarak belum ada yang tahu," tutur Baktiono. (idl/ben/aru/ook/uji)
Bersambung: Malam Jelang Ditutup, Suasana Dolly Masih Semarak (4)
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
