Kerja Ganda Perempuan Capai Kursi Kepemimpinan di Daerah

Sragen sendiri sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

“Perda PUG itu menjadi pijakan awal dalam kelembagaan. Dengan regulasi ini, munculah salah satunya kebijakan anggaran resposif gender yang ada di setiap OPD,” terang Yuni.

Ia menjelaskan, anggaran responsif gender bukan sekadar anggaran untuk perempuan, melainkan untuk kegiatan lain juga, seperti penanganan HIV/AIDS, penanganan korban kekerasan, dan seterusnya.

“Terkadang kebijakan anggaran responsif gender ini masih dianggap tidak penting, padahal penting. Untuk mencapai APE ini memang menguras banyak energi, tetapi layak diperjuangkan,” kata dia.

Pemkab Sragen pada tahun lalu juga berhasil memperoleh penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA) dari Kemen PPPA.

Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi Kemen PPPA terhadap komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan, serta pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Sragen bahkan menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Jateng yang menerima penghargaan tersebut. 

Sragen melenggang meraih penghargaan itu bersama enam kabupaten/kota lain se-Indonesia, yakni Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Denpasar, Kota Solo, Kota Sawahlunto, dan Kabupaten Sleman.

Untuk diketahui, ada beberapa indikator terkait perempuan dan anak yang mesti dipenuhi daerah untuk bisa meraih penghargaan DRPLA. Itu termasuk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indesk Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Perlindungan Anak (IPA).

Hasil evaluasi pembangunan pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan melalui penghargaan APE dan hasil evaluasi pembangunan perlindungan anak melalui penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) juga ikut menjadi penentu dalam pemberian pengharagaan APE tersebut.

Faktanya, Sragen pada 2023 untuk kali pertama berhasil menyabet penghargaan KLA kategori utama. Pada 2022, Sragen masih mendapatkan KLA tingkat nindya dengan skor 737,70.

Dengan ini, Bumi Sukowati kini menjadi satu-satunya kabupaten di Jateng yang sudah menyandang KLA tingkat utama.

Meski begitu, Yuni telah menetapkan target agar Sragen bisa mencapai predikat KLA murni atau paripurna. Sejauh ini belum ada kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil menggondol predikat tersebut.

”Kami bersyukur telah dinilai layak dan berhasil dalam memberikan hak perlindungan kepada perempuan dan anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kasus bullying, diskriminasi, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan sentuhan kepemimpinan perempuan jadi lebih efektif,” ujar dia.

Tak berhenti di situ, Yuni bersyukur, Sragen pernah pula mendapat sejumlah penghargaan di bidang lain. Artinya, sebagai pemimpin perempuan, ia juga bisa berupaya memberikan yang terbaik di berbagai sektor.

Beberapa di antaranya, yakni penghargaan terbaik pertama kategori kabupaten pada Anugerah Layanan Investasi (ALI) dari Kementerian Investasi/BKPM, penghargaan Hakordia atas penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK tertinggi peringkat 1 nasional, Anugerah Adipura dari Kementerian LHK, penghargaan bebas frambusia dari Kemenkes, serta Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan BPK RI ke-9 secara berturutan.

“Bukan hanya APE dan KLA, kami juga mengawal dan fokus pada Adipura, Innovative Government Award, kemudahan investasi, MCP KPK, hingga WTP dari BPK. Pokoke gas semua,” tuturnya.

Yuni menganggap, prestasi yang pernah diraih Sragen adalah hasil kerja sama pemkab dengan seluruh lapisan masyarakat. 

”Kepandaian dan kepiawaian dalam berkomunikasi dengan masyarakat jadi nilai lebih dari perempuan (saat memimpin). Perempuan bisa lebih luwes sehingga diterima dengan baik di masyarakat,” ujar dia.

Senada, Etik beranggapan, perempuan juga punya potensi yang tidak kalah dengan laki-laki dalam hal memimpin. Menurutnya, kepemimpinan tidak mungkin bisa terlepas dari individu yang berperan sebagai pemimpin itu sendiri. 

Ia pun mengajak kaum perempuan di “Kota Jamu” khususnya, tidak ragu lagi terlibat aktif dalam organisasi maupun partai politik.

Untuk memberikan pemahaman itu, kata Etik, pemkab salah satunya telah mengadakan beberapa kali kegiatan pendidikan politik berupa seminar, diskusi, pelatihan keterampilan seperti public speaking kepada warga perempuan.

Prokopim Sukoharjo Bupati Sukoharjo Etik Suryani saat diwawancarai wartawan usai menghadiri acara di Balai Desa Bentakan, Baki, Sukoharjo, Selasa (14/5/2024). Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa perempuan sekarang sudah diberi keleluasaan lebih jika ingin ikut berpartisipasi atau berkontestasi di ranah politik. Etik sendiri telah mengambil langkah serius untuk maju dalam Pilkada Sukoharjo lagi.

Di bawah kepemimpinannya, Sukoharjo juga pernah meraih sejumlah penghargaan tingkat nasional di berbagai bidang, bukan hanya terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Baca juga: Pilkada Solo, PKS Ajukan Nama Abdul Kadir Audah

Beberapa prestasi yang diperoleh pemkab pada 2023, di antaranya yakni Anugerah Prakarsa Inklusi dari Komisi Nasional Disabilitas RI, APE dari Menteri PPPA RI, Nirwasita Tantra/Green Leadership dari Kementerian LHK RI, dan Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian PAN-RB RI.

Di samping itu, ada piagam Lencana Bakti pembangunan desa dari Kemendes PDTT RI, Satya Lencana Wira Karya bidang pertanian dari Presiden Jokowi, Golden Certificate Award dari Kementan RI, opini WTP dari BPK RI, Anugerah Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, serta TOP Digital Awards Kategori Top Leader on Digital Implementation.

Tak jauh berbeda, Sri Mulyani mengaku, selama menjabat sebagai Bupati Klaten, dirinya telah berupaya memprioritaskan program dengan menyasar perempuan dan anak-anak sebagai kelompok rentan. 

Targetnya, ia ingin menurunkan kemiskinan perempuan, menghapus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatkan kesejahteraan maupun kualitas hidup perempuan dan anak-anak.