Kerja Ganda Perempuan Capai Kursi Kepemimpinan di Daerah

“Masyarakat kini lebih peduli dan mendukung keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik. Dukungan ini mencerminkan perubahan pandangan sosial yang lebih inklusif dan progresif,” ucap Sri Mulyani, saat diwawancarai di Pendapa Pamkab Klaten, Senin (20/5/2024).

Selain itu, ketiganya menilai, partai politik sudah menunjukkan komitmen yang lebih kuat terhadap prinsip inklusif gender.

Partai-partai kini lebih terbuka dalam mencalonkan perempuan sebagai kandidat dalam Pilkada. 

“Perempuan sekarang sudah diberi keleluasaan lebih jika ingin ikut berpartisipasi atau berkontestasi di ranah politik,” kata Etik, saat ditemui di Balai Desa Bentakan, Baki, Sukoharjo, Selasa (14/5/2024).

Mereka pun berharap tren positif ini bisa terus membaik. 

Sri Mulyani, Etik, dan Yuni beranggapan senada, bahwa kian hari, sebenarnya ada semakin banyak pula perempuan yang mulai menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam proses politik. 

Tetapi, keinginan itu terkadang menjadi surut ketika dihadapkan dengan pandangan masyarakat yang belum ramah gender.

Mereka pun mengalaminya. Pertama, ketiganya mengaku pernah menghadapi narasi perempuan tak dapat menjadi pemimpin, baik dalam masa pencalonan, kampanye, maupun setelah terpilih menjadi bupati.

Baca juga: Usul Politik Afirmasi kepada Perempuan Berlaku dalam Pilkada

Pandangan ini dirasa bisa menjadi penghalang bagi perempuan untuk dapat mencalonkan diri dan terpilih dalam Pilkada.

“Dalam persoalan ini, perempuan optimistis saja, kita masih memiliki peluang karena pandangan terhadap pemimpin perempuan tidaklah tunggal,” ungkap Yuni, saat diwawancarai di Kantor Bupati Sragen, Kamis (2/5/2024).

Ia merasa, kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan dukungan dari kelompok agama sudah semakin terbuka. 

Para kandidat perempuan bisa berupaya mendapatkan dukungan dari partai-partai berbasis agama maupun melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh agama serta organisasi-organisasi berbasis agama.

Yuni pun ketika pertama kali menang dalam Pilkada sembilan tahun lalu, bergandengan dengan politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dedy Endriyatno. Sementara, pada Pilkada 2020, ia berhasil mendapat dukungan termasuk dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). 

Selanjutnya, menurut mereka, tantangan lain yang umum dihadapi perempuan ketika terjun ke politik yakni berupa tuntutan untuk bisa menegosiasikan identitas gendernya di ranah publik dan privat.

Tak seperti laki-laki, ketiganya merasa, para perempuan lebih rentan menghadapi serangan karena identitas gendernya, penilaian terhadap kehidupan pribadinya, dan cara pandang yang bias di tengah masyarakat. 

Konsekuensinya, perempuan lagi-lagi harus bekerja dua kali lipat untuk membuktikan layak menjadi pemimpin daerah.

“Perempuan cenderung harus melakukan negosiasi lebih beragam, termasuk menyangkut peran domestik di keluarga,” ucap Mulyani.

Tetapi, dia meyakinkan, tantangan ini bisa pula dilalui oleh para perempuan yang memang ingin terjun ke ranah publik. Terlebih di era sekarang, Mulyani merasa, praktik diskriminasi terhadap perempuan kian menipis.

“Perempuan kini jangan hanya merasa bagian dari konco wingking (selalu di belakang laki-laki), tetapi bisa ikut beperan aktif dan nyata dalam pembangunan di wilayah atau bahkan untuk Indonesia,” pesan dia.

Ia sendiri membuktikan, setelah mencoba membangun komunikasi dengan baik, dirinya memperoleh dukungan dari suami dan keluarga besar sehingga di usia yang relatif masih muda kala itu, dapat memutuskan aktif di politik hingga mancalonkan diri sebagai Wakil Bupati dan Bupati Klaten.

Lebih lanjut, baik Sri Mulyani, Etik, maupun Yuni, tak menampik, perempuan yang diidentifikasi berlatar belakang kekerabatan cenderung dinilai secara berat sebelah tidak memiliki kemampuan kepemimpinan atau otonomi dalam menentukan kebijakan. 

Penilaian ini dirasa jarang dialami oleh laki-laki yang sama-sama punya latar belakang kekerabatan. Sebagai akibat, terjadilah pengabaian atas pengalaman dan kemampuan yang dimiliki perempuan. 

Realitanya, sebelum maju sebagai Bupati Sragen, Yuni, yang merupakan putri mantan Bupati Sragen dua periode (2001-2011), Untung Wiyono, telah lebih dulu menjabat sebagai Ketua DPRD Sragen.

Untuk dapat melenggang ke gedung legislatif itu, Yuni otomatis sudah berupaya belajar banyak soal politik. 

Perempuan yang juga seorang dokter itu rutin turun ke lapangan untuk menangkap aspirasi dari warga Bumi Sukowati.

Dalam gelaran Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) Sragen 2009, Yuni bahkan sukses meraup sekitar 19.000 suara atau jumlah terbanyak dibandingkan politukus lain yang maju dalam kontestasi itu. Namun, ketika maju dalam Pilkada Sragen 2011, ia tak berhasil memenangkan kompetisi.

"Untuk menjadi bupati dua periode, saya berproses dari bawah, ikut mencalonkan diri dari legislatif. Maju Pilkada pertama kalah, tetapi saya tetap terus berproses, dan maju lagi di Pilkada berikutnya (2015) hingga berhasil memimpin Sragen sampai dua periode," tutur mantan Direktur RSI Amal Sehat Sragen itu.

Sementara, pengalaman mengamati kegiatan politik sudah dilalui Sri Mulyani dan Etik Suryani cukup lama ketika mendampingi suami masing-masing saat masih menjadi orang pertama di Klaten dan Sukoharjo.

Sri Mulyani adalah istri dari Sunarna, mantan Bupati Klaten dua periode (2005-2010) dan 2010-2015).

Dalam perjalanannya, perempuan kelahiran Mei 1977 itu di antaranya pernah menyanggupi tanggung jawab menjadi Ketua TP PKK Klaten pada 2005-2015, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) MWC 3 Klaten pada 2010-2013, dan Ketua Karang Taruna Klaten mulai 2015.

Ketika menjabat sebagai Wakil Bupati Klaten, ia mulai mendapat kepercayaan dalam kepengurusan partai.

Sri Mulyani tercatat sempat menjadi Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PDI-P Klaten pada 2017-2019 dan sejak 2019 dipercaya menjadi Ketua DPC PDI-P Klaten.

Berbekal pengalaman menjadi Bupati Klaten dua periode dan terjun di organisasi tersebut, ia bahkan telah mantap untuk memberanikan diri ingin ikut serta dalam gelaran Pilkada Jateng 2024. 

Sri Mulyani sudah mengambil formulir pendaftaran bakal calon Wakil Gubernur Jateng 2024 di Kantor DPD PDI-P Jateng, Kota Semarang, pada Senin (27/5/2024), lalu mengembalikannya pada Kamis (30/5/2024).